Golput Difatwa Haram

MENGHADAPI Pemilu 2004, sekitar 350 ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Jawa Timur mengeluarkan sejumlah fatwa penting. Termasuk haramnya Golongan Putih (Golput), yang dihasilkan melalui halaqoh (musyawarah) di Pondok Pesantren Al-Mustofawiyah, Palang, Tuban, Jawa Timur, pekan kemarin. Menurut Mujahid Anshori, Wakil Ketua PPP Ja-Tim yang juga Ketua Panitia Halaqoh, Komisi Fatwa terdiri atas ulama dan kiai sepuh. Termasuk K.H. Maimun Zubair (MPP PPP), K.H. Alawy Muhammad (Sampang), K.H. Ali Kharar (Pamekasan), K.H. Syaiful Islam (Probolinggo), dan K.H. Nasyirudin Khadir (Tuban). Pemberian hukum haram bagi umat Islam yang tidak memilih (”golputis”), menurut K.H. Ali Kharar, merujuk pada kitab salaf yang sering dijadikan acuan memutus persoalan politik. Alasannya, umat wajib menggunakan hak pilih untuk ikut menentukan calon pemimpinnya. Umat Islam yang golput dianggap lepas tangan terhadap masa depan bangsa dan agamanya. Karena itu, umat Islam diwajibkan memilih salah satu partai Islam yang mana pun. Namun, belakangan, disepakati partai Islam yang dimaksud adalah PPP. ”Karena PPP sudah mewakili semua elemen Islam: NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan lain-lain,” ujar Mujahid Anshori. Komisi Fatwa juga menetapkan tujuh kriteria presiden mendatang: Islam, laki-laki (sambil tetap memberi peluang kepada perempuan), balig, sehat akal, adil, merdeka, dan tidak cacat.