Siapa Mendapat Untung dari Aturan Baru Insentif Mobil Listrik

Sebelumnya, pada 19 Desember 2023, President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan perusahaannya akan memperkenalkan tiga model mobil listrik sekaligus di Indonesia. “Dengan pertimbangan konsumen yang makin cerdas, kami yakin BYD akan diterima dengan baik dan menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia,” ujarnya. Investasi di Indonesia akan menambah kuat cengkeraman BYD sebagai salah satu produsen kendaraan listrik besar kelas dunia dengan penjualan 6 juta unit. 

Demi menarik investor, pemerintah pun mulai mensosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang terbit pada 8 Desember 2023. Salah satunya oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, yang berangkat ke Cina dan bertemu dengan sejumlah produsen. Dia bercerita, selama empat hari di Cina, ada pertemuan dengan empat produsen mobil listrik yang bertanya tentang regulasi terbaru di Indonesia.  

Rachmat mengungkapkan, salah satu produsen yang ia temui adalah Wuling, yang bermarkas di Kota Liuzhou. Menurut dia, Wuling yang sudah memproduksi mobil listrik di Indonesia akan menambah produk baru. Selain ke Liuzhou, Rachmat bertemu dengan sejumlah produsen di Kota Shenzhen hingga ke Shanghai. Namun dia enggan memaparkan hasil pembicaraan dengan petinggi perusahaan yang ia temui. 

Yang jelas, kata Rachmat, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 menjadi respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Thailand yang juga berusaha menarik investasi mobil listrik ke negaranya. Thailand juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk untuk mobil listrik impor CBU agar produsen mobil listrik mau membuat pabrik di sana. Kebijakan itu yang membuat BYD pada September 2022 mengumumkan rencana investasi di Thailand. Pemerintah Thailand menargetkan BYD memproduksi 150 ribu mobil listrik per tahun dari pabrik yang dibangun di Provinsi Rayong mulai 2024.

•••

BUKAN rahasia lagi jika pemerintah menyasar investasi dari produsen asal Cina, yang saat ini merajai pasar kendaraan listrik dunia. Produsen mobil listrik asal Cina menguasai 55 persen pangsa pasar dunia pada semester pertama 2023. BYD menggenggam 17 persen pangsa pasar pada kuartal III 2023, menyamai ceruk pasar Tesla Inc, produsen asal Amerika Serikat.
 
Dari sekian banyak produsen mobil listrik asal Cina, baru Wuling yang masuk ke Indonesia. Itu pun awalnya Wuling membuat mobil berbahan bakar minyak, bukan mobil listrik ataupun hibrida. Karena itu, pemerintah merancang regulasi tentang insentif yang bisa menarik perusahaan-perusahaan Cina membangun pabrik di Indonesia. 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 menjanjikan pembebasan bea masuk kepada investor yang mau membangun pabrik di Indonesia. Untuk menjamin kesungguhan itu, pemerintah meminta investor menaruh dana garansi bank sebesar nilai bea masuk yang digratiskan. Sebagai contoh, selama dua tahun investor akan mengimpor 100 ribu unit mobil listrik utuh dengan bea masuk yang dibebaskan Rp 100 juta per unit. Berarti mereka harus menaruh garansi bank Rp 5 triliun. 

Pemerintah memberi waktu sampai 2026 bagi investor untuk merealisasi janji tersebut. Jika mereka tidak mewujudkannya dan tidak memproduksi mobil sebanyak yang mereka impor sebelumnya, pemerintah akan mencairkan garansi bank tersebut. Pemerintah memilih menggunakan garansi bank ketimbang menaruh uang jaminan dalam rekening khusus atau escrow account untuk memudahkan investor. 

“Kalau taruh di escrow account, duit mereka terkunci. Padahal itu bisa buat modal investasi. Garansi bank kan lebih murah, mungkin hanya 1 persen per tahun biayanya,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin. "Pemerintah berniat mencari investor yang mau membangun pabrik, bukan mengincar duit dari penalti." 

Tidak hanya memberi iming-iming pembebasan bea masuk, pemerintah juga mengulur target penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mobil listrik. Dalam aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah menargetkan TKDN mobil listrik mencapai 40 persen pada 2023. Dalam regulasi baru, target pemenuhan kewajiban itu dimundurkan sampai 2026. Target TKDN 60 persen yang awalnya berlaku pada 2024-2029 juga mundur menjadi pada 2027-2029. Namun target 80 persen kandungan lokal mobil listrik tetap harus berjalan pada 2030. 

Kebijakan baru yang memberi keistimewaan lebih pada produsen mobil listrik murni ini sempat membuat pemain lama tak nyaman. Rachmat mengakui Wuling dan Hyundai, yang lebih dulu membangun pabrik di Indonesia, mempertanyakan kebijakan tersebut karena seolah-olah tidak mengindahkan pemain lama yang sudah berinvestasi. Kepada dua perusahaan itu, Rachmat mengatakan pemerintah tetap membedakan pemain lama dengan yang baru. Salah satunya dalam bentuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang hanya 1 persen bagi produk dengan TKDN minimal 40 persen. “Yang baru tidak bisa mendapat kemudahan ini,” ujarnya.

Direktur Operasi PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Franciscus Soerjopranoto mengaku sedang mempelajari isi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 sembari menanti peraturan teknis yang segera terbit. Dia berharap ada keajekan kebijakan pemerintah mengenai pembebasan pajak barang mewah dan diskon PPN sebagai dukungan bagi perusahaan yang sudah berinvestasi. “Sekarang kami mendapat privilese dari bea masuk, PPN, dan pajak barang mewah. Itu kami harap akan berlanjut,” tuturnya pada 20 Desember 2023. 

Menurut Soerjopranoto, kedatangan pemain baru yang mendapat banyak kemudahan akan mendorong persaingan. Pada akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen dan jumlah pengguna mobil listrik makin banyak. Di pihak lain, penyedia infrastruktur pengisian daya mobil listrik bermunculan ketika pengguna makin banyak. “Semua sama-sama membentuk ekosistem. Kalau sekarang kan hanya kami,” katanya. 

Hyundai, menurut Soerjopranoto, tak khawatir akan persaingan tersebut. Sebagai pemain yang masuk lebih dulu di ekosistem mobil listrik Indonesia, dia mengklaim, Hyundai telah selangkah lebih maju, antara lain dengan memiliki fasilitas produksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hyundai juga mengoperasikan pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat, bekerja sama dengan LG Energy Solutions melalui bendera PT HLI Green Power. HLI akan menyuplai kebutuhan baterai mobil listrik Hyundai. 

Soerjopranoto mengatakan HLI bisa memulai produksi sel baterai pada pertengahan 2024. Baterai itu kemudian akan dibawa ke fasilitas produksi di Cikarang, dekat pabrik perakitan Hyundai, untuk diolah menjadi battery pack. “Itu yang pasti membuat biaya produksi mobil lebih murah karena berkurangnya ongkos logistik,” ujarnya. 

Direktur Pemasaran dan Penjualan Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan akan menghormati langkah pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi kendaraan melalui aturan baru. “Regulasi tersebut menjadi stimulus untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik,” ucapnya pada 22 Desember 2023.

Kini para produsen menunggu aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. President Director Citroen Indonesia Tan Kim Piau mengatakan akan memasukkan sejumlah model, memanfaatkan fasilitas dalam regulasi tersebut. Salah satunya Citroen e-C3, yang sudah dibuka pemesanannya. “Citroen akan mengimpor Citroen e-C3 secara CBU dan sedang mempersiapkan produksi dalam negeri,” katanya pada 19 Desember 2023. “Kami akan menggunakan fasilitas produksi milik grup Indomobil.” Citroen berharap bisa mengimpor pada Januari-Februari 2024 sehingga produksi lokal bisa berjalan pada 2024. 

Sedangkan produsen asal Cina, Neta, yang juga sudah mulai membuka pemesanan mobil listrik, memilih tidak membangun pabrik dari nol. Mereka bekerja sama dengan perakit lokal, yaitu PT Handal Indonesia Motor, yang dulu merakit mobil merek Hyundai. “Kerja sama ini bukan hanya tentang perakitan kendaraan, tapi juga melibatkan transfer teknologi dan peningkatan keterampilan lokal untuk mendukung industri otomotif berkelanjutan di Indonesia,” tutur Direktur Pemasaran Neta Auto Indonesia Yusuf Anshori pada 19 Desember 2023.

General Manager Asia-Pacific Automobile Sales Division BYD Auto Liu Xueliang memilih berencana membangun fasilitas produksi mereka sendiri dari nol. “Kami juga akan membawa rantai pasok ke Indonesia untuk mendukung keberadaan manufaktur kami di masa mendatang,” ujarnya. Jaringan rantai pasok itu termasuk baterai jenis lithium ferro-phosphate atau LFP.  

Rachmat Kaimuddin pun memastikan aturan turunan tentang kemudahan investasi di industri mobil listrik segera terbit. Menurut dia, aturan teknis pertama adalah peraturan Menteri Investasi yang sudah selesai menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Aturan ini akan menjelaskan mekanisme insentifnya. Peraturan menteri lain tinggal mengikuti dan pada akhir Januari seharusnya semua sudah bisa jalan.”