Intel ’Penggarap’ Tentara

SEPUCUK surat kawat tiba di meja Brigadir Jenderal Supardjo. Akhir September 1965, Panglima Komando Tempur IV Komando Mandala Siaga ini berada di Kalimantan Barat, dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Konfrontasi kedua negara memang sedang panas-panasnya. Isi surat: meminta Supardjo segera pulang. Sang pengirim: istri tercinta di Jakarta.

Adalah Ketua Biro Chusus Partai Komunis Indonesia, Sjam Kamaruzaman, yang meminta Supardjo pulang. Pekan ketiga September 1965, istri Supardjo berkunjung ke rumah Sjam. ”Kesempatan ini saya pergunakan (untuk meminta) dia mengirim kawat ke Supardjo,” kata Sjam kepada Tim Pemeriksa Pusat, Agustus 1967.

Setiba di Jakarta, dua malam sebelum pecah G30S, Supardjo langsung ke rumah Sjam. Saat itulah, kata Sjam, Supardjo ia beri tahu rencana gerakan. Sjam meminta Supardjo pada 30 September malam datang ke rumahnya.

Belakangan, ada yang menyebut Supardjo adalah jenderal pemimpin gerakan itu. Memang, masih ada debat soal peran Supardjo ini. Tapi kedekatan Sjam dan Supardjo sudah menjadi rahasia umum. Supardjo adalah contoh sukses reputasi Sjam dalam mempengaruhi militer.

Menurut Suryoputro, nama samaran, 81 tahun, kedekatan Sjam dengan militer telah dimulai ketika Sjam menjadi anggota Kelompok Pathuk pada masa revolusi. Pathuk adalah kumpulan diskusi anak muda yang dipimpin Djohan Sjahroezah dan Dayino, aktivis Partai Sosialis Indonesia, di kampung Pathuk, Yogyakarta. Teman-teman Pathuk yang masuk tentara inilah yang kemudian dijadikan Sjam sebagai bagian dari jaringan rahasianya.

A.M. Hanafi—Duta Besar Indonesia di Kuba pada 1965—dalam bukunya AM Hanafi Menggugat bercerita bahwa ia mengenal Sjam sejak 1946 di Yogyakarta. Hanafi mengenal persis Kelompok Pathuk. Kelompok inilah yang mendorong Sultan Hamengku Buwono IX mengajak tentara di bawah Soeharto berdiplomasi dengan Jepang agar menyerahkan senjata, setelah kalah digempur Sekutu. Di antara pemuda itu terseliplah Sjamsul Qomar Mubaidah atau Sjam. ”Soeharto mengenal Sjam sejak awal kemerdekaan,” katanya.

Anggota tim Mahkamah Militer Luar Biasa, Subono Mantovani, dalam AM Hanafi Menggugat, mengaku pernah melihat foto Sjam ketika masih di Yogyakarta. Sjam, kata Subono, adalah intel di Resimen 22 Brigade 10 Divisi Diponegoro berpangkat letnan satu. Subono saat itu juga berpangkat letnan satu dan bersama Sjam dan Soeharto ikut dalam Kelompok Pathuk. Sekitar 1949, Sjam berkenalan dengan Aidit, yang kemudian mengajaknya masuk Pemuda Tani—organisasi yang berafiliasi pada Barisan Tani Indonesia, organisasi sayap PKI.

DALAM berita acara pemeriksaan Agustus 1967, Sjam mengatakan Biro Chusus PKI dibentuk akhir 1964. Partai, kata Sjam, melihat sejak 1950 banyak tentara masuk PKI. Mereka umumnya diorganisasi oleh komite partai di daerah, tapi perannya tak maksimal.

Sjam lalu mendapat tugas dari Ketua Comite Central PKI, D.N. Aidit, untuk mempelajari dan mengorganisasi secara tepat para tentara itu. Ia bersama Pono dan Bono, dua orang inti Biro Chusus lain, kemudian ”menggarap” tentara. Kehebatan ketiganya dalam ”menembus” militer ditandai dengan peran mereka sebagai intel tentara. Posisi ini membuat mereka leluasa keluar-masuk markas militer. ”Mereka punya kontak jenderal, kolonel, kapten, hingga prajurit di lapis bawah,” kata Hasan, nama samaran, seorang sumber John Roosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal.

Hubungan antara Sjam dan militer ini saling menguntungkan. Relasi Sjam dan Supardjo bisa dijadikan contoh. Supardjo misalnya pernah menjadi komandan tentara untuk daerah Garut, Jawa Barat, dalam memberantas Darul Islam. Supardjo dengan bantuan kader-kader PKI militan menggunakan taktik pagar betis pada awal 1960-an untuk memadamkan pemberontakan ini. Sjam bertugas memasok informasi seputar Darul Islam dan jaringannya.

Supardjo, yang sukses menghancurkan Darul Islam, mendapat dukungan Sjam, melalui koneksi militernya, untuk naik pangkat. Setelah penghancuran Darul Islam, Supardjo diangkat menjadi Panglima Pasukan Gabungan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Pangkatnya naik dari kolonel menjadi brigadir jenderal. ”Supardjo merasa berutang budi kepada Sjam,” kata Hasan. Dalam persidangannya pasca-G30S, Supardjo membenarkan kedekatannya dengan Sjam. Ia misalnya menggunakan Sjam sebagai sumber intelijen. Di mata Supardjo, Sjam orang yang punya banyak koneksi dan informasi tentang politik dan militer.

Menurut Sjam dalam kesaksiannya kepada penyidik, pemimpin Biro Chusus berusaha membantu kenaikan pangkat anggota-anggotanya. Kolonel Latief, misalnya, yang semula bertugas di Jawa Tengah, bisa dipindahkan ke Kodam Jaya karena bantuan seorang perwira yang memiliki kontak dengan Biro Chusus. Sjam menyatakan tidak kenal perwira ini. Tapi perwira tadi berkolaborasi dengan Kolonel Pranoto, yang bekerja di bagian personalia Staf Umum Angkatan Darat.

Latief, seperti juga letnan Kolonel Untung dan Mayor Sujono, adalah ”binaan” Pono. Latief digarap sejak menjadi Komandan Brigade Infanteri Angkatan Darat Kodam V Jakarta Raya, Untung sejak bertugas di Cakrabirawa, dan Sujono sejak 1963. Kapten Wahyudi dan Mayor Agus Sigit dididik Pono sejak 1963. Latief, Untung, dan Sujono adalah tentara yang sudah menjadi anggota PKI. ”Yang lain belum saya pastikan, tapi yang jelas mereka simpatisan partai,” kata Sjam.

Kepada penyidik, Sjam mengaku memiliki banyak pengikut di tubuh militer. Sebelum G30S, Sjam telah merekrut dua peleton Brigade 1 Kodam Jaya, satu kompi Batalion 1 Cakrabirawa, lima kompi Batalion 454 Diponegoro Jawa Tengah, lima kompi Batalion 530 Brawijaya Jawa Timur, dan satu batalion Angkatan Udara. Tapi, karena tak dirancang dengan saksama, pengikut itu tak berdaya di hari puncak aksi G30S.