Jalan Terjal Perdana Menteri

NOVEMBER 1945. Sedan hitam bertanda X sedang melaju. Bendera merah-putih berkibar di bempernya. Tiba-tiba, saat mobil itu menyusuri Jalan Cikini Raya, Jakarta, sekelompok serdadu Belanda menghadang. Entah apa sebabnya, Kopral Ritchard mengarahkan pistolnya ke sopir sedan itu. Satu letusan menyalak, dan meleset. Pada tarikan kedua, hanya ada bunyi tek. Senjata Ritchard ternyata macet.

Geram, anggota Netherlands Indies Civil Administration (NICA) asal Ambon itu beserta kawanannya mendekat. Sang sopir, yang berperawakan pendek, keluar. Beberapa orang di mobil belakang turut serta-salah satunya Abdul Halim. Mereka meyakinkan bahwa orang yang barusan dibidik adalah Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Bukannya mereda, mereka bertambah garang. Rombongan Sjahrir diperintah menghadap tembok.

Sjahrir tetap tenang. Ia memasukkan tangan ke kantong celana untuk mengambil jam besarnya sambil menanyakan waktu saat itu ke serdadu dalam bahasa Inggris. Bukan mendapat jawaban, Sjahrir malah kena bogem keras popor pistol. Insiden ini diselesaikan pasukan Inggris yang tengah berpatroli. Sjahrir melanjutkan perjalanan ke kantor perdana menteri di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 dengan mata bengkak. "Gila si Kecil, mereka hampir membunuhnya," kata Halim, yang dikutip Rudolf Mrazek dalam bukunya, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia.

Kejadian ini langsung tersebar. Radio Republik Indonesia menyiarkan berita menggemparkan bahwa Sjahrir ditembak. Mendengar hal itu, Sjahrir buru-buru menyuruh Sekretaris Kementerian Penerangan Hamid Algadri menemui Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin untuk menghentikan siaran. "Sjahrir khawatir orang-orang Belanda yang masih berada di tahanan Jepang akan habis dibunuh oleh pemuda Republik," kata Hamid kepada Tempo, Agustus 1991.

Sjahrir takut penyerangan terhadap dirinya akan memicu aksi balasan. Jika itu terjadi, bisa mengancam citra yang tengah dibangun. Ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa revolusi yang terjadi adalah perjuangan bangsa beradab dan demokratis untuk lepas dari kolonialisme. Putra Padang Panjang ini ingin menangkis propaganda Belanda bahwa Indonesia hanyalah gerombolan orang brutal, pembunuh, atau perampok.

Langkah ini diambil Sjahrir sejak diserahi tampuk pemerintahan sebagai perdana menteri pada 14 November 1945. Ia mengambil garis diplomasi. Menurut dia, untuk mempertahankan kemerdekaan, yang harus dilakukan Indonesia adalah menggelar perjanjian dengan Belanda agar mengakui berdirinya Indonesia. Dalam proses ini, ia berusaha menutup semua dalih Negeri Kincir Angin itu untuk memojokkan Indonesia sebagai negeri yang tak aman sehingga perlu campur tangan asing.

Pada pertengahan Desember, ia mengeluarkan kebijakan politik militer. Semua kekuatan bersenjata, baik tentara maupun laskar, harus keluar dari Jakarta. Sjahrir mengumumkan Jakarta sebagai kota internasional. Agar program ini menarik perhatian dunia, digelarlah pameran kesenian yang dipublikasikan oleh sejumlah wartawan luar negeri.

Setelah itu, Sjahrir mulai mengenalkan Indonesia di forum-forum internasional, seperti Konferensi Asia di New Delhi pada 1946. Tak hanya itu, Sjahrir juga mencuri perhatian dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa sumbangan beras.

Tak semua setuju terhadap langkah Sjahrir berunding dengan bekas penjajah. Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia menolak. Kelompok penentang paling keras adalah Persatuan Perjuangan yang dimotori Tan Malaka. Sjahrir dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda. Ia dan para pengikutnya diejek sebagai "anjing-anjing Belanda".

Menghadapi perlawanan para oposan, Sjahrir tak ambil pusing. Menurut dia, berjuang di meja perundingan punya keuntungan politis memperoleh pengakuan kekuasaan de facto. Ia jalan terus, apalagi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta berdiri di belakangnya. "Dia tidak pikirin orang-orang yang mencacinya. Dia enggak marah. Katanya, itu hak orang," kata Siti Zubaidah, sekretaris pribadi Sjahrir.

Didiamkan seperti itu, perlawanan Persatuan Perjuangan makin kencang. Menurut sejarawan Rushdy Hoesein, Tan Malaka beberapa kali menggelar aksi massa terbuka, seperti di Purwokerto, untuk menentang kebijakan Sjahrir. Maka, dalam suatu rapat kabinet, Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin mengungkapkan kejengkelannya. Ia mengatakan Tan tak pernah berhenti membikin kekacauan negara. "Dia mempunyai ide menangkap Tan," kata Rushdy.

Persiapan digelar. Semua gerak-gerik Persatuan Perjuangan diendus. Pada Maret 1946, garis kiri keras ini hendak mengadakan rapat akbar di Madiun. Dengan membawa surat dari Amir, sejumlah utusan berangkat ke kota itu untuk menangkap Tan Malaka. Tan sempat kabur dan menyelinap di rumah Wali Kota Madiun Soesanto Tirtoprodjo. Soesanto menyerahkan Tan dengan jaminan Tan tak akan diapa-apakan.

Walau Tan telah menjalani tahanan rumah, bukan berarti perlawanan berhenti. Mereka selalu memantau perundingan Indonesia-Belanda. Babak baru perjanjian dimulai di Linggarjati. Klimaks pertentangan terjadi pada 3 Juli 1946.

Alkisah, pada 26 Juni tahun itu, Sjahrir pergi ke Banyuwangi untuk meninjau rencana bantuan beras bagi India. Dalam perjalanan pulang, rombongan mampir ke Solo. Malam itu, 27 Juni, rencananya Sjahrir bermalam di Loji Gandung, tempat Residen Surakarta. Penjagaan sudah ketat. Namun Sjahrir lebih memilih bermalam di Javasche Bank, kini Bank Indonesia.

Tiba-tiba Komandan Batalion dari Divisi III Yogyakarta Mayor Abdul Kadir Yusuf menangkap Sjahrir. Mayor Jenderal Soedibjo dan Sumitro Djojohadikusumo, yang mendampingi Sjahrir, turut diciduk. Pendukung Tan Malaka ini juga membawa Maria Ulfah dan Siti Zubaidah. "Untungnya, dokumen-dokumen dapat saya selamatkan," kata Zubaidah mengenang peristiwa 63 tahun lalu itu.

Rusdi mengatakan pemicu gerakan ini adalah ceramah Hatta pada 26 Juni di Yogyakarta saat merayakan Isra Mikraj. Dalam pidato keagamaan itu, Hatta sempat mengatakan perundingan sudah hampir final dengan kesepakatan Indonesia secara de facto diakui sebagai negara. Namun wilayahnya hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sjahrir dianggap Tan keterlaluan karena menjual negara.Mereka memutuskan penculikan.

Menurut Maroeto Nitimihardjo, Ketua Partai Rakyat, A.K. Yusuf berani bertindak sejauh itu lantaran mendapat restu dari atasannya, Komandan Divisi Mayor Jenderal Soedarsono. Jenderal ini, kata Maroeto, memerintahkan Yusuf menculik Sjahrir setelah mendapat restu dari Jenderal Besar Sudirman.

Kejadian itu membuat Soekarno marah. Soekarno kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto menangkap Mayor Jenderal Soedarsono, tapi ditolak dengan alasan tak mau melawan atasan kecuali diperintahkan Jenderal Sudirman. Maka Soekarno mengumumkan sendiri melalui radio agar Perdana Menteri dibebaskan. Sjahrir bebas setelah disekap tiga hari.

Di sela-sela usaha kudeta itu, kata Maroeto, Mohammad Yamin menyiapkan maklumat pergantian Kabinet Sjahrir II. Dengan alasan desakan kuat dari rakyat, dia mengajukan 10 nama untuk menggantikan kabinet Sjahrir, yaitu Abikusno Tjokrosujoso, Ahmad Soebardjo, Budiarto Martoatmodjo, Buntaran Martoatmodjo, Chaerul Saleh, Gatot Tarunamihardja, Mohammad Yamin, Sunario, Tan Malaka, dan Wahid Hasyim.

Petisi yang disetujui Jenderal Sudirman ini dibawa Mayor Jenderal Soedarsono ke Soekarno. Di kantor kepresidenan di Yogyakarta, Soekarno mempersilakan para tamunya menunggu di ruang sebelah. Ternyata Soekarno tak lagi menemui mereka. Sang tamu malah diborgol.

Setelah suasana tenang, Sjahrir kembali diserahi posisi perdana menteri. Penentang Perjanjian Linggarjati ternyata tak hanya dari Persatuan Perjuangan. Apalagi Sjahrir kehilangan dukungan sayap kiri dalam kabinetnya setelah Amir membelot. Ia akhirnya mundur dan menyerahkan tampuk pimpinan ke Soekarno.