Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEKALI gagal melenggang ke Senayan tak membuat Syahrul Yasin Limpo kapok. Pada Pemilihan Umum 2024, Menteri Pertanian itu kembali menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem. Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, nama Syahrul didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 11 Mei lalu.
Syahrul rencananya akan bertarung di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, yang meliputi kota tempat dia lahir, Makassar, serta lima kabupaten lain. Ia mendapat nomor urut satu. Adapun Johnny Plate berlaga di Nusa Tenggara Timur I. “Ini hari baik untuk mendaftar ke KPU sekaligus memenangkan calon presiden NasDem,” kata Syahrul saat itu.
Pada Pemilu 2019, Syahrul tak terpilih sebagai anggota DPR. Ia hanya mendulang sekitar 27 ribu suara. Raihan suaranya jauh tertinggal dari kader NasDem lain, Hasnah Syam, yang memperoleh 51 ribu suara dan mendapat kursi DPR. Kekalahan itu cukup mengejutkan.
Setahun sebelumnya, ia baru menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dua periode. Di provinsi itu, Syahrul dikenal sebagai tokoh yang meniti karier dari bawah. Ia menjadi pegawai negeri pada 1980. "Dia memulai sebagai pamong praja,” ucap politikus Partai Golkar dan pengusaha asal Sulawesi Selatan, Erwin Aksa, Kamis, 15 Juni lalu.
Karier Syahrul sebagai birokrat tergolong moncer. Pada 1984, ia menjadi Camat Bontonompo. Sepuluh tahun berselang, Syahrul terpilih sebagai Bupati Gowa, jabatan yang dilakoninya hingga 2002. Setahun kemudian, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam, bekas ketua dewan perwakilan rakyat daerah provinsi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Syahrul mengikuti jejak ayahnya, Muhammad Yasin Limpo, Bupati Maros kedua yang terafiliasi dengan Golkar. Ia pun memilih bergabung dengan partai beringin. Dua adik Syahrul juga masuk Golkar, yaitu Ichsan Yasin Limpo dan Irman Yasin Limpo. Namun ada juga yang berlabuh ke tempat lain seperti kakaknya, Dewie Yasin Limpo, yang memilih Partai Hanura.
Namun sejumlah kerabat Syahrul bernasib buruk. Pada Oktober 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Dewie Yasin Limpo karena ia menerima suap dalam proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Dewie divonis enam tahun penjara dan keluar pada 2022.
April lalu, giliran adik Syahrul lainnya, Haris Yasin Limpo, yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menganggap Haris, yang juga politikus Golkar, terlibat korupsi saat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Makassar pada 2017-2019.
Baca: Kenapa Food Estate di Bawah Kementerian Pertanian Gagal?
Setelah lima tahun menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul memutuskan untuk naik jabatan. Berpasangan dengan kader Golkar lain, Andi Arifin Nu'mang, Syahrul memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007. Keduanya maju dengan didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan dua partai lain.
Syahrul-Andi unggul tipis, sekitar 30 ribu suara, atas gubernur inkumben Amin Syam, yang saat itu menjabat Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Pada periode kedua, Syahrul dan Andi kembali berduet dan mendulang 52,42 persen suara. Mereka mengakhiri masa jabatan pada 2018.
Posisinya sebagai gubernur membuat Syahrul didapuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah I Golkar Sulawesi Selatan pada 2009. Dualisme kepengurusan Golkar antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada 2014 sempat membuat posisi Syahrul tak jelas. Pada 2016, Syahrul memutuskan untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar.
Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar yang digelar di Bali, Syahrul menjadi satu dari delapan calon ketua umum. Politikus Golkar yang saat itu menjadi anggota steering committee, Andi Sinulingga, mengatakan Syahrul menolak menyetor duit Rp 1 miliar yang menjadi salah satu syarat pendaftaran ketua umum.
Syahrul gagal lolos ke putaran kedua. Setelah itu, Ketua Umum Golkar terpilih, Setya Novanto, mencopot dia sebagai Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Politikus Golkar, Andi Sinulingga, menganggap pencopotan itu normal meskipun Syahrul masih aktif sebagai gubernur. “Kalau komposisi dewan pengurus pusat berubah, yang di bawah juga cenderung berganti,” ujar Andi.
Sejak itu, hubungan Syahrul dengan Golkar ditengarai merenggang. Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh memanfaatkan peluang itu. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi menyebutkan Syahrul memiliki kedekatan khusus dengan Surya, yang hengkang dari Golkar.
Jeannette—panggilan Sajekti—mengatakan Surya dan Syahrul sama-sama bergabung di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI). “Beberapa kali Pak Surya ke Makassar, Syahrul yang menjemput,” katanya. Padahal Syahrul masih anggota Golkar. Sebulan sebelum masa jabatan sebagai gubernur habis pada April 2018, Syahrul hengkang ke NasDem.
Baca: Bagaimana Kekacauan Penanganan Wabah PMK
Empat bulan berselang, ia mendapat tawaran bergabung dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Adalah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin, yang mengantar surat tawaran dari Presiden Joko Widodo. “Presiden butuh orang-orang yang punya pengalaman dan jaringan,” tutur Ali pada 1 Agustus 2018.
Sempat berkonsultasi dengan Surya Paloh, Syahrul akhirnya tak mengambil tawaran itu. Ia justru memutuskan maju sebagai calon legislator pada Pemilu 2019. Gagal terpilih, Syahrul justru ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Andi Amran Sulaiman, yang juga berasal dari Sulawesi Selatan.
Selama berkantor di Ragunan, Jakarta Selatan, lokasi Kementerian Pertanian, Syahrul membuat sejumlah kebijakan kontroversial. Sekitar sebulan setelah dilantik atau pada November 2019, ia menamai varian anggur baru dengan nama cucu Presiden Jokowi, Jan Ethes. Saat pandemi Covid-19 menyerbu, ia mempromosikan kalung eukaliptus anticorona yang menuai banyak kritik.
Sejumlah program yang dijalankan Kementerian Pertanian pun dinilai tak efektif. Food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, misalnya, mengalami gagal panen dan menyisakan lahan terbengkalai. Nama Syahrul pun kerap ada dalam jajaran menteri yang diisukan akan terkena reshuffle.
Baca: Penjelasan Syahrul Yasin Limpo soal Kegagalan Food Estate
Belakangan, nama Syahrul kembali mencuat setelah KPK mendalami kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengusaha asal Sulawesi Selatan dan politikus Golkar, Erwin Aksa, pernah mengingatkan Syahrul saat berkunjung ke rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, tak lama setelah ia dilantik sebagai menteri. “Saya ingatkan supaya hati-hati,” katanya.
Melalui keterangan tertulis, Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap menghadapi pemeriksaan di komisi antikorupsi. “Sebagai warga negara biasa, saya akan menjalani seluruh aral rintang ini,” ujarnya, Jumat, 16 Juni lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana dan Tika Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Loncat Kasta Anak Bupati"