Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta, Heru Budi Ungkap Kendala Pengentasannya

“Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," kata Heru Budi dikutip Tempo dari keterangan tertulis, Sabtu, 4 Februari 2023.

Heru Budi meminta seluruh pihak dapat bersinergi, termasuk antarpengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di DKI Jakarta.

"Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting berada di bawah 14 persen pada tahun 2024. Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," ucap dia.

Selanjutnya: Kemiskinan ekstrem di Jakarta harusnya sudah tidak ada

Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Harusnya Sudah Tidak Ada

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat angka kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 95.668 jiwa per Maret 2022. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,6 persen menjadi 0,89 persen. 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengatakan seharusnya sudah tidak ada kemiskinan ekstrem di Jakarta mengingat jumlah bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

"Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem jika tidak ada pertambahan penduduk baru lagi. Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema (bantuan) yang ada. Inilah justru sedang dicari akar persoalannya," kata Tavip usai Rapat Terbatas di Balai Kota, Senin, 30 Januari 2023.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana. 

"Posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta 2022 mencapai 0,89 persen. Pj Gubernur menyampaikan fenomena-fenomena di DKI Jakarta yang pada prinsipnya, jika warga DKI telah menerima seluruh treatment pengentasan kemiskinan seharusnya miskin ekstrem di DKI sudah tidak ada," kata Suryana.

Namun, faktanya BPS masih menemukan sampel-sampel keluarga miskin ekstrem.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara kemiskinan secara umum dan kemiskinan ekstrem. 

Untuk kemiskinan umum, penghitungannya dilakukan menggunakan garis batas yang disebut garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan ekstrem itu angkanya lebih rendah (dari garis kemiskinan umum) lagi di angka setara US$1,9 (Purchasing Power Parity) atau keseimbangan kemampuan berbelanja.

Untuk kriteria kemiskinan ekstrem sendiri, menurut Suryana adalah jika warga memiliki pengeluaran kurang dari US$ 1,9 dolar atau sekitar Rp11.633 per hari atau kurang dari Rp350 ribu per bulan.

"Orang akan terkategori sebagai penduduk miskin ekstrem kalau pengeluaran per kapita per hari di bawah Rp11.633, atau secara akumulasi rumah tangga di bawah Rp350 ribu per kapita per bulan," kata Suryana.

Lebih lanjut, ia memaparkan karakteristik dari penduduk kemiskinan ekstrem itu sendiri. "Misalnya rata-rata kepala rumah tangganya berusia 45,5 tahun, lulusan SMA. Kemudian ada juga lansia, balita," ujarnya. Selain itu, kondisi tempat tinggalnya juga belum layak dengan kondisi luas lahan per kapita di bawah 8 meter persegi.

AMI HEPPY SETYOWATI

Baca juga: Jakarta Utara Paling Tinggi Memiliki Angka Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2022