Lobi-lobi untuk Posisi Wakil Menteri

Perbesar

Presiden Joko Widodo memperkenalkan para calon wakil menteri di Istana Merdeka, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Partai politik dan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan pelbagai upaya untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Komunikasi langsung dengan Jokowi, lobi lingkaran Istana, hingga ancaman menarik dukungan terjadi hingga detik-detik akhir pengumuman jabatan wakil menteri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi bercerita, Jokowi sempat menawari partai berlambang Ka’bah itu posisi menteri agama. Tapi, karena sebelumnya dua politikus PPP terjerat perkara korupsi di Kementerian Agama, partai tersebut menolak tawaran Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kami sadar diri kalau kader kami dua kali kena kasus korupsi," kata Baidowi di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, kemarin.

Penolakan itu membuat Jokowi memilih Ketua Tim Bravo 5 yang juga mantan Panglima TNI, Fachrul Razi, sebagai Menteri Agama. Sedangkan PPP akhirnya mendapat kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Belakangan, tawaran kepada PPP datang lagi. Setelah Fachrul ditunjuk sebagai Menteri Agama, Jokowi menawari PPP untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Agama. Menurut Baidowi, tawaran itu dimaksudkan untuk menopang kinerja Fachrul yang berfokus pada program deradikalisasi. Politikus PPP yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa’adi, akhirnya dipilih sebagai Wakil Menteri Agama.

Ditemui sebelum pengumuman posisi wakil menteri, sumber Tempo di partai pemerintah mengatakan PPP tak berkeras mendapatkan posisi menteri agama, melainkan mengincar kursi Wakil Menteri Agama. Itu merupakan strategi agar PPP mendapatkan jatah di kementerian lain. Hasilnya, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa kini menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baidowi menepis informasi itu. Menurut dia, Jokowi meminta setiap partai memberikan calon menteri yang kapabel dengan bidangnya. Saat itu, PPP mengajukan Suharso Manoarfa dan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani yang berpengalaman dalam bidang hukum. Akhirnya, Jokowi memilih Suharso. "Presiden yang membagi kekuasaan kepada partai-partai untuk mengakomodasi kekuatan yang ada," ujar dia.

Relawan pendukung Jokowi, Projo, memakai strategi berbeda. Dua hari sebelum Presiden mengumumkan nama-nama 12 wakil menteri, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan membubarkan organisasinya gara-gara Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi menyatakan relawan Projo batal bubar. Tapi dia membantah melobi Jokowi untuk mendapatkan posisi wakil menteri. "Itu dinamika politik. Saya akan konsolidasi," kata dia, kemarin.

Adapun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, mengatakan komunikasi antara partainya dan Jokowi terus berlangsung hingga pengumuman kadernya, Surya Tjandra, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Meski begitu, Grace membantah jika dikatakan penunjukan Surya dianggap sebagai bagi-bagi jatah untuk partai pendukung. Menurut dia, rekam jejak Surya di bidang hukum membuat Jokowi menunjuknya sebagai wakil menteri. "Justru problem hari ini banyak jabatan publik diisi orang-orang yang tidak kompeten," kata dia.

Prosedur penunjukan wakil menteri pernah menuai polemik lantaran penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebut bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. Polemik berakhir setelah, pada 2012, Mahkamah Konstitusi mencabut penjelasan Pasal 10 karena bertentangan dengan konstitusi.

AHMAD FAIZ IBNU SANI | NYOMAN ARY WAHYUDI | SUNUDYANTORO

Wakil Tiga Kelompok

Komposisi wakil menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo mencerminkan keterwakilan tiga kelompok, yakni profesional, partai politik, dan pendukungnya saat pemilihan presiden lalu.

Profesional

1. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

» Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2016-2019)

2. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo

» Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (2016-2019)

3. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin

» Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (2017-2019)

4. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

» Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2019)

5. Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong

» Deputi Badan Restorasi Gambut (2016-2019)

Partai politik