Tergeser Setelah Instruksi

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarsyah Fikarno, mengatakan meski TNI Angkatan Laut belum pernah mendapat kursi Panglima TNI selama pemerintahan Jokowi, tak berarti Yudo yang pasti dipilih. “Harus dilihat dari individu yang paling layak, bukan dari matranya,” ujar Dave.

Penundaan pengiriman surat presiden disebut memperpanjang waktu konsolidasi antara pemerintah dan DPR untuk menentukan Panglima TNI baru. Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan, hingga Sabtu, 26 November lalu, masih ada pembicaraan di antara petinggi fraksi-fraksi di DPR.

Meski pemilihan Panglima TNI hak prerogatif presiden, Farhan menyatakan persetujuannya berada di tangan DPR. Sebelum DPR menggelar fit and proper test, nama calon harus disepakati dulu oleh Istana dan DPR. “Artinya secara politis persetujuan dari DPR belum bulat pada nama yang diinginkan Presiden,” kata Farhan.

Baca: Wawancara Tempo dengan Yudo Margono soal Bursa Panglima dan Netralitas TNI

Sumber Tempo di Komisi Pertahanan dan narasumber yang mengetahui proses pemilihan calon Panglima TNI mengatakan bahwa negosiasi masih terus dilakukan Istana bersama petinggi Angkatan Laut dan ketua fraksi. Lobi-lobi digelar langsung dari rumah ke rumah. Tujuannya, mengegolkan nama yang diinginkan Jokowi.

•••

JENDERAL Dudung Abdurachman semula digadang-gadang menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namanya juga muncul bersama Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Andika menjelang suksesi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang pensiun pada November 2021. Presiden akhirnya memilih Andika.

Karier Dudung melejit setelah menjabat Gubernur Akademi Militer. Pada Februari 2020, ia mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meresmikan patung Sukarno di Akademi Militer. Mertua Dudung, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Cholid Ghazali, pernah menjabat Ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDIP.

Lima bulan kemudian, Juli 2020, Dudung menjadi Panglima Daerah Militer Jayakarta. Ia disebut-sebut mendapat restu dari Megawati. Di Ibu Kota, Dudung membuat langkah kontroversial dengan mencopot baliho-baliho pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab. “Ada berbaju loreng mencopot baliho Rizieq Syihab, itu perintah saya,” ucap Dudung, November 2020.

Setelah itu kariernya kian moncer. Tiga bintang tersemat di pundaknya setelah ia ditunjuk menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat. Bersamaan dengan penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada November 2021, Dudung pun menyandang pangkat jenderal sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Lagi-lagi penunjukan Dudung didukung oleh PDI Perjuangan. “Kami sangat mendukung beliau (Dudung) sebagai KSAD karena dia pernah menunjukkan sikap tegas pada 2020,” kata anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, Jumat, 25 November lalu. Yang dimaksud Nico adalah sikap Dudung memerintahkan anak buahnya mencopot baliho pentolan FPI.

Sebelumnya mesra, hubungan Dudung dengan partai banteng berubah setelah ia memerintahkan anak buahnya memprotes politikus PDIP, Effendi Simbolon, pada pertengahan September lalu. Effendi dalam rapat di DPR menyinggung hubungan yang tak rukun antara Dudung dan Andika Perkasa. Termasuk soal anak Dudung yang tak lolos sebagai calon taruna Akademi Militer.

Baca: Kisah Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa yang Dulu Bersahabat

Sikap Dudung menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap menyeret prajurit ke ranah politik. Dua petinggi PDIP dan sumber di lingkaran Istana yang ditemui Tempo mengatakan bahwa sikap Dudung itu mengikis peluangnya menjadi Panglima TNI. Pun sejumlah anggota Komisi Pertahanan DPR menilai sikap Dudung menghadapi Effendi Simbolon berlebihan.

Konflik antara Dudung dan Effendi dikabarkan juga menjadi perhatian Istana. Sumber di lingkaran Istana menyebutkan sempat ada opsi menggeser Dudung sebagai Wakil Panglima TNI. Opsi lain, Dudung akan memimpin lembaga sipil. Namun orang dekatnya mengatakan bahwa Dudung memilih bertahan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Dudung tak menjawab pertanyaan yang dikirim ke nomor telepon selulernya. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Hamim Tohari mengatakan Dudung masih berfokus menjalankan tugas sebagai pemimpin Angkatan Darat. “Beliau tak pernah mengeluarkan pernyataan apa pun soal pencalonan sebagai Panglima TNI,” tuturnya. Hamim juga menyatakan Dudung tak mendekati siapa pun agar bisa menjadi Panglima TNI.

•••

PERSAINGAN menduduki kursi Panglima TNI tak serta-merta membuat hubungan Jenderal Dudung Abdurachman dengan Laksamana Yudo Margono memburuk. Orang dekat Dudung mengklaim keduanya rutin berkomunikasi. Saat beredar informasi bahwa surat penunjukan Panglima TNI dikirim pada Rabu, 23 November lalu, Dudung dan Yudo sempat melakukan panggilan video.

Dudung dan Yudo sama-sama lulus dari pendidikan taruna pada 1988. Pada 2014, keduanya lulus Program Pendidikan Reguler Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional angkatan ke-52.

Kedekatan Dudung Abdurachman dengan Yudo Margono juga terlihat saat peresmian Kapal Perang Republik Indonesia Wahidin Sudirohusodo-991 yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta Utara, awal November lalu. Keduanya menyanyikan lagu “Ojo Dibandingke”. “Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah.”

HUSSEIN ABRI DONGORAN, RAYMUNDUS RIKANG, SALSYABILLA