Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Pesan Natal Uskup Agung Jakarta: Situasi Politik Tak Ideal tapi Tak Boleh Golput

Begini pesan Natal Uskup Agung Jakarta selengkapnya yang sentil rezim penguasa juga DPR RI tentang tujuan penyelenggaraan negara.

26 Desember 2023 | 08.41 WIB

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo (tengah), berbicara saat konferensi pers terkait Misa Natal di Katedral Jakarta pada 25 Desember 2023. (ANTARA/Asep Firmansyah)
material-symbols:fullscreenPerbesar
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo (tengah), berbicara saat konferensi pers terkait Misa Natal di Katedral Jakarta pada 25 Desember 2023. (ANTARA/Asep Firmansyah)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo memberikan pesan kepada umat Katolik di Jakarta saat Perayaan Natal, 25 Desember 2023. Salah satunya, ia berharap agar masyarakat tidak golput pada Pemilu 2024 nanti. Pesannya ini berangkat dari kekhawatiran pribadi akan kondisi dan situasi politik di Indonesia saat ini yang dinilainya tidak ideal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Kardinal Suharyo menyatakan dirinya khawatir jika itu membuat masyarakat golput. Namun, pemimpin Gereja Katolik di Jakarta dan Indonesia itu mengingatkan bahwa keadaan tidak pernah ideal dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memilih.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Mungkin orang merasa tidak ideal, ini pemilu seperti ini, sudahlah saya tidak usah ikut saja. Pergi liburan ke mana lebih menyenangkan. Tapi itu orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara,” kata dia di Gedung Karya Pastoral Lantai 2 ruang AB, Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Desember 2023.

Kardinal menegaskan fungsi pengawasan agar pemerintahan berjalan dengan baik. Dia juga menyebut hak untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, yang mengemban amanah atau tugas dari rakyat.

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, kata Kardinal Suharyo, disesuaikan dengan tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Tujuan pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kardinal mempertanyakan apakah negara sudah melindungi warganya, sementara masih ada kasus-kasus perdagangan orang.

Tujuan kedua berbunyi, memajukan kesejahteraan umum. Soal ini dia menyebut contoh apakah pemerintahan saat ini menuju ke kesejahteraan umum atau kesejahteraan kelompok. "Harus diawasi," katanya sambil menambahkan, "Mestinya yang mengawasi DPR tapi sering kali kan kita juga harus terlibat.”

Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Soal ini, ia menyampaikan data penelitian dari World Population Review 2022 di mana nilai kecerdasan masyarakat Indonesia hanya sekitar 78,49. Yang seharusnya normalnya adalah 90-109. 

Kardinal Suharyo juga menyampaikan keprihatinannya karena menilai masyarakat di Indonesia sering ditipu. Apalagi saat pejabat-pejabat seperti anggota DPR, menteri, dan hakim ditangkap karena kasus korupsi. Lalu media memplesetkan istilah trias politika menjadi trias koruptika. “Mengerikan sekali, lelucon, tapi menusuk hati. Itulah realitas kita,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Lalu mengawasi jalannya pemerintahan untuk mencapai tujuan bangsa. Sebab itu menjadi tanggung jawabnya setelah menggunakan hak pilih. Ini juga, kata dia, sesuai dengan salah satu pesan Natal 2023 agar masyarakat meningkatkan rasa kepeduliaan.

“Seperti apapun atau siapapun yang akan terpilih dan sudah diumumkan oleh lembaga resmi yang berwenang, kita mesti menerima tidak bisa lain-lain selain menerima,” kata dia.

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus