Bagaimana Anies Baswedan Mempertahankan PKS dalam Koalisi Perubahan

DUA kali sudah Partai Keadilan Sejahtera absen dari kegiatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berdeklarasi sebagai calon presiden-wakil presiden pada Sabtu, 2 September lalu, tak ada perwakilan PKS hadir. Begitu pun saat koalisi Anies, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa, membahas strategi pemenangan empat hari kemudian, petinggi PKS tak datang.

PKS sebenarnya diundang dalam rapat bersama NasDem dan PKB yang digelar di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Ketua PKS Ahmad Mabruri bercerita, partainya memutuskan tak hadir karena menunggu keputusan musyawarah majelis syura. “Kami perlu membahas dan memutuskan di forum resmi partai,” kata Mabruri di Jakarta Selatan, Rabu, 6 September lalu.

Bagi PKS, musyawarah majelis syura adalah forum resmi partai untuk mengambil keputusan strategis. Mendukung Anies sebagai calon presiden, PKS telah memutuskannya dalam rapat majelis syura yang digelar pada awal Februari lalu di kantor partai di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun partai belum mengambil sikap soal terpilihnya Muhaimin Iskandar.

Saat deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit, Surabaya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi sudah tiba di Kota Pahlawan bersama rombongan NasDem. Dua petinggi NasDem dan seorang pejabat PKS bercerita, Aboe Bakar menumpang pesawat yang disewa NasDem ke Surabaya.

Setiba di Bandar Udara Juanda, Aboe Bakar sempat bercengkerama dan berfoto dengan petinggi NasDem. Namun Presiden PKS Ahmad Syaikhu menginstruksikan Aboe Bakar agar tak muncul dalam deklarasi Anies-Muhaimin. Hingga Sabtu, 9 September lalu, Aboe Bakar tak menanggapi panggilan telepon dan pesan permintaan konfirmasi yang dikirim ke nomor pribadinya.

Anggota Tim Delapan Anies dari PKS, Al Muzzammil Yusuf, menyebutkan absennya PKS dalam acara deklarasi Anies-Muhaimin tak mengurangi kelancaran kegiatan. “Kami menyambut baik bergabungnya PKB,” ujar Muzzammil.

Baca: Lobi Rahasia Anies-Muhaimin

Terpilihnya Muhaimin mendapat beragam respons dari kader PKS. Ketua PKS Ahmad Mabruri menerima banyak pertanyaan dari pengurus di daerah, khususnya Jawa Barat. Tak hanya mempertanyakan alasan berkoalisi dengan PKB, para kader juga mengomentari sepak terjang Muhaimin. “Ada beberapa titik di Jawa Barat yang masih cukup keras menyikapi pemilihan Pak Muhaimin,” tuturnya.

Muhaimin tengah menghadapi kasus korupsi proyek sistem proteksi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012. Ia menjabat Menteri Tenaga Kerja ketika program itu diadakan. Pada Kamis, 7 September lalu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin menyatakan siap membantu komisi antirasuah membongkar perkara itu.

Bakal Calon Wakil Presiden, Muhaimin Iskandar serta pengurus DPP Partai NasDem dan PKB di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta, 6 September 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Berbeda dengan pengurus di Jawa Barat, kader PKS di Jawa Timur cenderung menerima duet Anies-Muhaimin. Ahmad Mabruri menerima kiriman foto pengajian pengurus PKS Jember dan anggota Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama. Jawa Timur merupakan kantong suara kaum nahdliyin.

PKB didirikan oleh sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama. Survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 mencatat 18,6 persen nahdliyin di Jawa Timur memilih PKB. Partai itu hanya kalah oleh PDI Perjuangan, yang dipilih 32,9 persen responden dari Nahdlatul Ulama.

Ketua PKS Jawa Timur Irwan Setiawan mengatakan partainya punya sejarah kerja sama dengan PKB. PKS berkoalisi dengan PKB saat mengusung Saifullah Yusuf pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. PKS juga merekrut cucu pendiri NU, Solachul Aam Wahib Wahab, sebagai calon legislator. “Kami merangkul semua kelompok,” ujar Irwan.

Menurut Irwan, kader di Jawa Timur akan menunggu keputusan sidang majelis syura soal keputusan Anies memilih Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Ia memastikan PKS Jawa Timur akan mengirimkan perwakilan ke musyawarah majelis syura untuk menyampaikan aspirasi kader.

Sikap senada muncul dari pengurus PKS di Jawa Tengah. Ketua PKS Jawa Tengah Muhammad Afif menyebutkan manuver Anies memilih Muhaimin tak mengejutkan. Sebelumnya pun telah muncul sejumlah nama dari kelompok nahdliyin sebagai calon pendamping Anies. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid.

Baca: Nasib Muhaimin Iskandar dalam Pusaran Kasus Korupsi

Afif tak mempersoalkan jika Anies memilih tokoh dari kelompok nahdliyin sebagai pendampingnya di Pemilu 2024. Sebab, PKS Jawa Tengah juga punya kader dari latar belakang NU. Hanya, Afif memberi catatan terhadap rekam jejak Muhaimin yang sedang menghadapi kasus hukum di komisi antikorupsi. “Kami agak ketar-ketir,” katanya.

Dua narasumber yang mengetahui arah politik PKS mengatakan partai itu tak akan hengkang dari koalisi pendukung Anies. Sebab, pemilih PKS cenderung memilih Anies sebagai calon presiden. Preferensi itu terekam dalam survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 yang mencatat 52,9 persen pemilih PKS akan memberikan suara untuk Anies.

Meskipun koalisi bersama NasDem sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden, PKB berharap PKS tetap bertahan di barisan pendukung Anies. Kongsi NasDem dan PKB menguasai 117 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat—lebih dua kursi dari ambang batas yang ditentukan.

Muhaimin Iskandar ingin PKS maju bersama-sama NasDem dan PKB. “Saya dan Mas Anies menunggu PKS untuk bersama-sama menjadi bagian dari Indonesia yang plural ini,” ujarnya pada Jumat, 8 September lalu. Meski sama-sama memiliki basis pemilih muslim, PKB dan PKS dianggap berbeda ideologi.

 

Mengkonsolidasikan pendukungnya, Muhaimin mengutus sejumlah elite PKB untuk berdialog dengan ulama soal koalisi baru bersama NasDem dan PKS. Orang dekat Muhaimin mengatakan utusan partai itu diminta memaparkan kepada para ulama bahwa PKB punya sejarah berkongsi dengan PKS saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Saat itu PKB bersama PKS, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional mengusung pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah—kini Menteri Ketenagakerjaan. Menurut narasumber ini, lobi kepada para kiai bertujuan menjelaskan alasan PKB pindah dari koalisi pendukung Prabowo Subianto yang terbentuk pada Agustus 2022.

Baca: Alasan Muhaimin Meninggalkan Prabowo Subianto

Melobi PKS agar tak hengkang dari koalisi, Anies Baswedan pun menemui para pejabat teras partai itu dua hari sebelum deklarasi atau Kamis, 31 Agustus lalu. Ia menyampaikan keputusan meminang Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Sehari setelahnya, pengurus pusat PKS menggelar rapat yang memutuskan PKS tetap mengusung Anies sebagai calon presiden.

Pada Kamis, 7 September lalu, Anies Baswedan menyebutkan telah bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al-Jufri seusai deklarasi. Kepada Anies, petinggi PKS menyampaikan bahwa ada mekanisme internal untuk memutuskan dukungan calon presiden dan wakil presiden. “Kami menghormati proses itu,” kata Anies.