Terbelit Utang dan Rugi Jumbo, Mungkinkah Garuda Indonesia Diselamatkan?

TEMPO.CO, Jakarta - Ruang rapat kerja komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN siang tadi seketika riuh. Rapat yang semula beragendakan membahas pagu indikatif kementerian pada tahun 2022 bergeser menjadi membahas kondisi keuangan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tak lama usai menjelaskan kebutuhan anggaran Kementerian untuk tahun depan, Menteri BUMN Erick Thohir dicecar oleh sejumlah anggota komisi yang membidangi industri, perdagangan, investasi dan BUMN tersebut.

Mereka mempertanyakan ihwal utang maskapai pelat merah yang terus membengkak hingga Rp 70 triliun sehingga ekuitas perusahaan tidak lagi memadai untuk mendukung neraca kas. 

Kritik pertama datang dari anggota Fraksi PDIP, Evita Nursanty. Evita menilai tunggakan Garuda yang bertumpuk-tumpuk itu akibat warisan kebobrokan manajemen masa lalu dalam mengelola bisnis perusahaan. 

"Ini adalah problem yang terus terjadi selama puluhan tahun dan berentet sampai sekarang. Problem-nya itu legacy," kata Evita di ruang Komisi VI DPR, Kamis, 3 Juni 2021. 

Dalam kondisi semakin memprihatinkan, Evita melihat manajemen Garuda Indonesia tidak juga melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatannya. Dari sisi jadwal dan rute penerbangan, misalnya, emiten berkode GIAA itu kalah jauh dengan maskapai swasta. 

“Sekarang terobosan apa yang sudah dibuat manajemen Garuda? Saya lihat enggak ada. Sekarang pangsa pasar dikuasi Lion Air Group. Jam terbang Garuda pun tidak conventient,” ujar Evita. 

Kritik Evita disambut anggota Komisi VI lainnya dari Partai Gerindra, yakni Andre Rosiade. Bila Evita mencecar soal manajemen Garuda, Andre Rosiade mempersoalkan peran Kementerian Keuangan dalam upaya menyelamatkan Garuda. 

Andre mempertanyakan dana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) senilai Rp 7,5 triliun yang belum cair hingga kini. Ia menduga pencairan anggaran itu masih terganjal di level Menteri Keuangan.

“Ini tolong dibawa ke rapat terbatas, jangan sampai solusi untuk Garuda yang disepakati Komisi VI dan Kementerian BUMN tidak bisa jalan karena Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar Andre. 

Menurut Andre, skema penyelamatan Garuda Indonesia berupa perjanjian OWK antara perusahaan dan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan telah disetujui oleh DPR pada tahun lalu. Dana penerbitan OWK ini pun sudah turun pada awal 2021, namun baru Rp 1 triliun dari total Rp 8,5 triliun sesuai isi perjanjian tersebut.

Andre pun meminta Kementerian memastikan pencairan dana tahap selanjutnya ke Kementerian Keuangan. Musababnya, ketidakjelasan turunnya dana itu akan membuat emiten semakin berdarah-darah.

Namun, masalah Garuda yang memanas belakangan ini memantik para legislator untuk mempertanyakannya langsung kepada Erick. "Karena kami ini dengar ada skema penyelamatan tapi dapatnya dari media," ujar Evita.

Hingga kini Kementerian BUMN telah menyiapkan empat opsi penyelamatan Garuda setelah sebelumnya mengacu pada studi banding yang dilakukan pemerintah dengan negara-negara lain.

Opsi pertama adalah dukungan pemerintah dengan memberi pinjaman atau suntikan ekuitas. Namun opsi ini berpotensi membuat Garuda memiliki utang yang besar di masa mendatang. 

Kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi perusahaan itu. Cara ini menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban, misalnya utang, sewa, kontrak kerja.

Opsi ketiga, restrukturisasi dengan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Di saat Garuda melakukan restrukturisasi, maskapai anyar itu akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi maskapai penerbangan nasional di pasar lokal. Cara yang sama pernah dilakukan Belgia untuk Sabena Airlines dan Swiss untuk Swiss Air.

Soal ini, pengamat penerbangan, Alvin Lie, berpendapat, akan lebih murah membangun maskapai baru daripada mempertahankan Garuda. Sebab, dari hitung-hitungan akuntansinya, Garuda sudah terhitung pailit karena jumlah utangnya jauh lebih besar ketimbang aset yang dimiliki.

Kendati begitu, lantaran statusnya merupakan maskapai nasional, opsi-opsi penyelamatan Garuda tak hanya bisa mempertimbangkan kepentingan bisnis. Selain itu, harus dilihat kepentingan politiknya. Kredibilitas pemerintah sudah pasti akan disoroti, dan kebijakan terkait perusahaan yang yang sudah melantai di bursa bakal segera direspons pasar.

Sedangkan pilihan keempat adalah melikuidasi Garuda. Sektor swasta akan dibiarkan mengisi kekosongan dan meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah. Artinya, Indonesia tak lagi memiliki national flag carrier.

Pemerintah harus bergegas memutuskan opsi mana yang akan dipilih untuk menyelamatkan Garuda. Apalagi keuangan perusahaan tersebut sudah semakin memburuk. 

Per kuartal III 2019, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebanyak Rp 1,73 triliun, lalu berbalik menjadi merugi hingga Rp 15,19 triliun pada kuartal III 2020 akibat dampak pandemi. Pendapatan perseroan juga tercatat turun dari awalnya Rp 50,26 triliun pada kuartal III 2019 menjadi hanya Rp 16,04 triliun pada kuartal III 2020.

Garuda lantas menawarkan program pensiun dini untuk para karyawan hingga 19 Juni 2021 mendatang demi menyelamatkan keuangan perusahaan yang tertekan akibat rugi dan utang. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 100 karyawan yang mengajukan pensiun dini.

Selain pensiun dini, sejumlah aksi yang turut dilakukan Garuda Indonesia di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan.