Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras serangan siber berupa distributed denial of service (DDoS) yang menimpa media, termasuk Suara.com pada Selasa lalu, 15 April 2025. Serangan ini menyebabkan situs Suara.com tidak dapat diakses selama beberapa waktu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemimpin Redaksi Suara.com Suwarjono menyebut serangan DDoS itu berlangsung selama satu setengah jam dan sangat masif. “Nyaris 285 juta serangan DDOS (terjadi) dalam 1,5 jam,” ujar Suwarjono dalam keterangannya, Selasa lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, serangan dilakukan oleh bot dengan IP address dari sejumlah negara, terutama dari kawasan Eropa. “Serangan random dari berbagai region country,” ujarnya. Ia menambahkan, IP yang digunakan paling banyak berasal dari Belanda, Kroasia, Indonesia, Rumania, Australia, dan Amerika Serikat.
Tak hanya itu, kanal Liputan Khusus (LiKS) Suara.com juga mengalami serangan siber secara intens dalam 72 jam terakhir. Kanal ini dikenal kerap mengangkat isu-isu kritis, mulai dari politik, hukum, HAM, keamanan, hingga ekonomi. Suwarjono menyatakan, artikel-artikel yang dimuat di kanal tersebut merupakan inti dari jurnalisme Suara.com.
Terkait hal ini, Ketua Bidang Advokasi AJI yang juga Koordinator KKJ Erick Tanjung menyoroti bahwa serangan digital terhadap media bukan hal baru dan cenderung meningkat dalam setahun terakhir. “Kami melihat dalam setahun terakhir serangan terhadap jurnalis itu trennya naik ya, yang terbaru adalah serangan digital,” katanya ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 19 April 2025.
Ia merujuk pada insiden serupa yang dialami Tempo setelah menerbitkan laporan investigasi terkait praktik judi online yang melibatkan politisi. Kini, Suara.com menjadi target berikutnya dengan serangan yang teridentifikasi sebagai DDoS. “Serangan ini kami melihat dari hasil verifikasi AJI dan KKJ, sementara ini karena kaitan berita atau kerja-kerja jurnalistiknya,” tuturnya.
Meski belum dapat dipastikan artikel mana yang menjadi pemicu serangan, Erick menyebut ada kemungkinan kaitannya dengan laporan yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Ia menambahkan bahwa banyak media arus utama lainnya juga memuat kritik serupa, seperti RUU TNI hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Yang terakhir banyak berita yang soal kritik MBG itu ya.”
AJI dan KKJ mengecam serangan tersebut karena dinilai mengancam kemerdekaan pers dan merugikan publik. “Serangan itu membuat masyarakat publik tidak bisa mengakses berita-berita yang ada di sana dalam jangka waktu serangan,” kata Erick.
Saat ini AJI dan KKJ telah melakukan identifikasi serta membantu proses pemulihan situs. Terkait langkah hukum, AJI masih menunggu keputusan dari pihak media. Ia juga mendesak negara untuk hadir dan menuntaskan proses hukum atas serangan-serangan digital yang dilaporkan sebelumnya.
“Pemerintah sebagai negara harus hadir dengan memastikan kebebasan pers di Indonesia. Jadi dengan misalnya, dari semua serangan itu yang pernah dilaporkan, harus diselesaikan proses hukumnya,” ujarnya.
