Dampak Penghematan Belanja Pemerintah ke Bisnis Hotel

DEJAVU. Begitu perasaan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani ketika mengetahui titah Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas separuh anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat hingga daerah. Ia teringat kebijakan penghematan yang sama di era Presiden Joko Widodo pada 2015.

Saat itu Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas hingga rapat di luar kantor sebesar Rp 16 triliun. Jokowi menginginkan dana tersebut dialihkan untuk membiayai proyek pembangunan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sempat mengeluarkan larangan bagi aparat pemerintah untuk rapat di luar kantor seperti hotel.

Konsepnya serupa dengan kebijakan Prabowo saat ini. Lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Prabowo meminta efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan membatasi sejumlah kegiatan, mulai dari perjalanan dinas, rapat dan seminar, kegiatan seremonial, kajian serta analisis, hingga pembelian alat tulis kantor. Untuk perjalanan dinas, misalnya, kementerian dan lembaga diminta memangkas pos anggaran ini sebesar 53,9 persen dari yang sudah dicanangkan.

Hariyadi mengatakan larangan berkegiatan di hotel pada 2015 hanya bertahan selama tiga bulan. "Akhirnya dikembalikan karena memang butuh kegiatan, seperti sosialisasi dan workshop, di hotel," tuturnya kepada Tempo, Kamis, 30 Januari 2025. Namun tahun ini larangan berkegiatan di hotel berpotensi berlangsung lebih lama. Hariyadi khawatir kebijakan ini memukul usaha perhotelan dan restoran.

Menurut Hariyadi, porsi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai 40 persen secara nasional. Di daerah tertentu, kontribusinya bisa lebih besar. Salah satu contohnya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang menggantungkan 70 persen pendapatan dari kegiatan pemerintah. Pemangkasan 50 persen perjalanan dinas berarti signifikan bagi pelaku usaha. 

Hariyadi mengungkapkan bahwa pengusaha masih belum bisa mengandalkan permintaan dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. "Dalam mendorong masuknya wisatawan mancanegara terutama, kita tidak seberhasil negara tetangga kita seperti Thailand atau Vietnam. Jadi, peran pemerintah tidak bisa serta-merta tergantikan saat ini," tuturnya. Sedangkan kedatangan wisatawan domestik masih musiman, ramai hanya pada hari-hari libur.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani, di Jakarta, September 2022. Dok.TEMPO/Febri Angga Palguna

Sebelum terbit instruksi presiden pada 22 Januari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah lebih dulu mengeluarkan surat edaran 7 November 2024 yang disebar ke kementerian dan lembaga. Isinya berupa permintaan untuk memangkas perjalanan dinas masing-masing minimal 50 persen.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan surat tersebut berujung pada pembatalan agenda pemerintahan di sejumlah hotel di daerah pada akhir 2024. Padahal periode akhir tahun merupakan musim ramai, berbarengan dengan pola anggaran pemerintah yang puncak pengeluarannya terjadi pada akhir tahun. Dengan penurunan permintaan yang berlanjut tahun ini, dia menyebutkan ada risiko pengurangan pekerja.

Dampaknya juga bakal bergulir ke sektor lain karena sektor perhotelan berkaitan dengan banyak bisnis lain, seperti penyedia makanan dan minuman serta furnitur. Maulana yakin supplier di hilir seperti petani, misalnya dalam konteks makanan, bisa ikut terpengaruh oleh efisiensi belanja negara ini. "Pendapatan daerah juga bisa berkurang karena ada yang mengandalkan penerimaan dari sektor ini," ucapnya.

Di tengah kondisi efisiensi pemerintah, PHRI memperkirakan pertumbuhan industri ini hanya 5,2 persen. Proyeksi ini cukup konservatif karena dibayangi efisiensi belanja negara. Jika perjalanan dinas tak berlaku, para pengusaha ini masih bisa yakin bisnis bisa tumbuh 5-10 persen.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho menyatakan industri perhotelan bisa terkena dampak besar jika pemerintah mampu memastikan kepatuhan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi. Menurut dia, pemerintah butuh mendorong pariwisata untuk mengurangi efek dari kebijakan ini terhadap para pelaku usaha. "Selain itu, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok mereka bisa terpenuhi sehingga mereka bisa spending untuk leisure," tuturnya.

Pemerintah mengklaim efisiensi kali ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja negara. Kementerian dan lembaga diminta untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk proyek yang berdampak langsung ke masyarakat. "Kementerian dan lembaga diminta oleh presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena pada masyarakat,” ujar Sri Mulyani. ●

Ilona Esterina Piri dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini