Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, akan menggelar vaksinasi khusus bagi hewan ternak yang tertular penyakit mulut dan kuku (PMK). “Kami akan memulai vaksin untuk pencegahan, besok,” kata dia di Gedung Sate, Bandung, Senin, 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mendata sebanyak 1.240 hewan ternak tertular PMK, dan 53 ekor di antaranya mati. Seluruh kasus tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota. “Kemarin empat ekor mati di KBB (Kabupaten Bandung Barat),” kata Bey.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bey mengatakan, hingga saat ini belum dilakukan kebijakan penyekatan lalu lintas hewan ternak. Namun ada satu pasar hewan yang ditutup di Tasikmalaya untuk mencegah penyebaran PMK.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala DKPP Jawa Barat Siti Rochani mengatakan, kasus penyebaran PMK di Jawa Barat sebagai peningkatan kasus. “Jadi PMK itu bukan wabah, tapi peningkatan kasus,” kata dia, di Gedung Sate, Bandung, Senin, 13 Januari 2025.
Rochani mengatakan penyebaran kasus PMK di Jawa Barat terdata di 14 kabupaten/kota. Yakni di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cirebon, Karawang, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sumedang, serta Tasikmalaya. Kasus pertama dilaporkan terjadi di Kabupaten Bandung pada Desember 2024 lalu. “Awalnya itu di Kabupaten Bandung. Jadi memang datangnya itu dari posisi ternak datang dari Jawa Timur,” kata dia.
Ia mengatakan, sejak 6 Januari 2025, DKPP sudah mengirim Surat Edaran pada semua kabupaten/kota agar memastikan seluruh pengiriman ternak dari luar wilayah Jawa Barat harus melewati cek poin, untuk melakukan pengecekan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), sekaligus memastikan hewan ternak yang melintas memang dalam keadaan sehat.
“PMK itu kan menular lewat udara segala macam, mungkin saja saat masuk Jawa Barat itu sudah terkena makanya butuh ada pemeriksaan di cek poin tadi,” kata dia.
Surat Edaran DKPP Jawa Barat tersebut di antaranya menyebutkan sejumlah tindakan yang harus dilakukan mulai dari vaksinasi, pengobatan bagi ternak yang tertular, komunikasi dan edukasi pada peternak, desinfektasi di pasar ternak, penutupan pasar ternak, serta peningkatan koordinasi.
Hingga saat ini baru satu pasar ternak di Jawa Barat yang ditutup sementara untuk mencegah penularan PMK yakni Pasar Ternak Manonjaya di Tasikmalaya. Penutupan sementara pasar ternak tersebut sudah berlangsung sejak 14 Desember 2024 dan akan berakhir pada 27 Januari 2025.
Pemerintah Jawa Barat, kata dia, sudah menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk penyediaan vaksin terna. Dana tersebut dihitungnya untuk penyediaan hingga 52 ribu dosis vaksin atau setara untuk penyuntikan pada 26 ribu ekor hewan ternak karena satu ekor hewan ternak harus mendapat vaksin 2 kali dalam setahun.
Menurutnya pemerintah provinsi Jawa Barat sudah meminta asosiasi, koperasi, hingga perusahaan peternakan untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk menyiasati ketersediaan vaksin.
“Intinya untuk yang asosiasi, koperasi, dan perusahaan itu wajib mereka mengadakan vaksin mandiri. Jadi kita itu hanya menyediakan untuk peternak (mandiri) saja. Jadi harus ada kolaborasi karena satu sapi itu harganya (vaksin) lumayan besar, masa sih perusahaan atau asosiasi tidak mau mengeluarkan untuk satu dosis vaksin karena satu ekor itu harus dua kali vaksinnya dalam satu tahun,” kata dia.
Rochani mengatakan, idealnya vaksin yang tersedia harus menjangkau seluruh populasi hewan ternak sapi di Jawa Barat yang jumlahnya lebih dari 500 ribu ekor. Dengan jumlah tersebut vaksin yang harus disiapkan menembus 1 juta dosis untuk dua kali vaksin per satu ekor sapi dalam satu tahun. “Idealnya populasi Jawa Barat itu 500 ribu (sapi) artinya sebanyak itu vaksin yang harus disiapkan. Kalau nanti kerja sama asosiasi, koperasi, sama perusahaan itu Insyaallah aman,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah Jawa Barat sudah meminta bantuan penambahan vaksin untuk penyakit PMK kepada Kementerian Pertanian. Jumah yang diusulkan menembus 114 ribu dosis. “Alhamdulilah dikasih, permintaan itu di 114 ribu (dosis), malah justru katanya mau ditambah. Tadi malam kita sudah dapat vaksin sebanyak 20 ribu dosis. Jadi besok harus sudah mulai runing ke tempat-tempat yang di utamakan yang ini dulu yang 14 kabupaten/kota, selanjutnya yang lain,” kata dia.
Foto 
