Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kini layanan Airbnb di Indonesia sudah digunakan oleh 880 ribu orang. Hal tersebut disampaikan oleh Head of Public Policy Airbnb Regional Southeast Asia Mich Goh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dari jumlah tersebut, menurut Goh, tuan rumah yang kamarnya digunakan untuk menginap, meraup total pemasukan lebih dari Rp 1 triliun dalam setahun terakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Konsep home sharing juga telah membantu dalam menyalurkan manfaat wisata di luar destinasi liburan pada umumnya,” ujar Goh dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 30 November 2017. "Memungkinkan beragam komunitas memperoleh manfaat dari pariwisata dan perhotelan."
Lebih lanjut, Goh menjelaskan, dalam setahun terakhir tuan rumah di Indonesia pada umumnya memperoleh Rp 28,4 juta atau US$ 2.100, dengan total pendapatan seluruh tuan rumah sebesar Rp 1,15 triliun atau US$ 84,6 juta.
Menurut Goh, keuntungan ini belum terhitung keuntungan dari wisatawan yang berwisata dan berbelanja di lingkungan lokal sekitarnya. Artinya, sebagian besar uang yang dihasilkan melalui platform Airbnb tetap berada di masyarakat setempat.
Goh menjelaskan, budaya ramah tamah dalam menyambut tamu yang menjadi dasar dari budaya Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam menggunakan layanan Airbnb. Ia mengklaim, baik di Indonesia dan di seluruh dunia wisatawan menginginkan pengalaman unik, petualangan, dan kelokalan saat mereka bepergian. Hal tersebut, menurutnya, bisa didapatkan melalui penggunaan layanan Airbnb.
Airbnb, kata Goh, sangat berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam membentuk peraturan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Yang memungkinkan konsep home sharing untuk berkembang dengan cepat dan terus memberikan keuntungan bagi Indonesia,” ujarnya.
Di dalam keterangan tersebut, Mich juga membantah tudingan yang mengatakan layanan Airbnb tidak membayar pajak. Ia mengatakan, perusahaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku dan membayar semua pajak yang harus dibayarkan di seluruh dunia. “Pajak perusahaan adalah pajak atas laba, dan Airbnb adalah perusahaan muda yang banyak berinvestasi di masa depan kita.”
Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, menuding Airbnb tidak pernah diatur oleh pemerintah. Ia membandingkan dengan hotel yang sebelum membangun gedung harus melakukan Amdal. "Kita juga harus membayar pajak baik bagi pusat atau daerah. Terus tiba-tiba ada yang tadinya enggak jualan, sama sekali tahu-tahu ikut jualan. Kan itu tidak fair," kata dia akhir November lalu.
Foto 
