Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan regulasi soal penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen sedang dalam proses.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Iya kan masih ditunggu, ya mudah-mudahan cepat," kata Arifin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Irit berkomentar, Arifin berharap agar regulasi tersebut bisa terbit bulan ini.
"Mudah-mudahan," ujarnya.
Penambahan saham sebesar 10 persen itu sendiri memerlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Arifin juga menargetkan negosiasi kepemilikan saham 61 persen itu dapat selesai pada Juni 2024.
"Ya, harus Juni," tuturnya.
Lebih lanjut, Arifin juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengelontorkan dana lagi dalam proses penambahan saham Freeport itu.
"Pemerintah tidak keluar duit lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Jokowi juga menyebut sekitar 70 persen pendapatan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu masuk ke Indonesia. Presiden mencontohkan ini sebagai contoh konkret hilirisasi di bidang industri mineral.
"Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024.
Saham Indonesia di Freeport saat ini sebesar 51 persen. Pemerintah ingin menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Ini dimungkinkan jika pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.
Penambahan saham ini dibarengi dengan perpanjangan izin tambang Freeport di Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061.
Para petinggi Freeport menemui Jokowi di Istana pada Kamis, 28 Maret 2024. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Ditemui usai pertemuan itu, para petinggi Freeport enggan membahas soal negosiasi terbaru Freeport bersama Indonesia.
DANIEL A. FAJRI
Foto 
