Pemerintah Terapkan WFA bagi ASN Menjelang Lebaran, AHY: Solusi Mengurai Kemacetan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja untuk aparatur sipil negara akan diberlakukan menjelang Lebaran. AHY berujar, langkah ini diambil untuk mengantisipasi puncak kepadatan arus lalu lintas menjelang perayaan Idulfitri atau Lebaran.

“Kita tahu Idul Fitri nanti juga berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi,” kata AHY dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 1 Maret 2025. “Nah, ini kami harus atur benar supaya tidak terjadi penumpukan (kendaraan/arus lalu lintas) yang terlalu parah.”

Melalui kebijakan bekerja dari mana saja, AHY menjelaskan, pemerintah ingin memulai distribusi mobilitas menjelang Lebaran sepekan lebih awal. Karena itu, kebijakan WFA bagi ASN ini akan berlaku mulai 24 Maret 2025. Ia berujar, kebijakan ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, usulan untuk WFA bagi PNS menjelang Idulfitri disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia mengusulkan hal ini karena perayaan Nyepi jatuh pada 29 Maret 2025, sedangkan Idulfitri diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

Dudy mengatakan WFA diperlukan karena kemungkinan pergerakan masyarakat akan tinggi dalam periode waktu tersebut. “Kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai 24 Maret 2025, sehingga tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Dudy melalui keterangan resmi pada Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu, Dudy akan menerapkan kebijakan pembatasan angkutan barang dan mengantisipasi kemacetan jalur arteri—terutama arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Lebih lanjut terkait dengan pengaturan lalu lintass jalan dan penyeberangan Angkutan Lebaran 2025, Kemennterian Perhubungan akan menyediakan angkutan mudik gratis, menerapkan rekayasa lalu lintas dan sistem gajil genap.

“Kami juga akan membatasi penggunaan sepeda motor, membatasi angkutan penyeberangan, mdiskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara,” ungkap Dudy.

Pilihan Editor: AHY: Harga Tiket Pesawat Periode Lebaran Turun 13 Persen