Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah berusaha menjaga inflasi melalui bantuan pangan yang mulai digulirkan bulan ini hingga Februari 2025. Namun, penerima bantuan pangan (PBP) ini menurun dari 22 juta keluarga tahun ini menjadi 16 juta keluarga tahun depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk Desember, bantuan pangan beras total 220 ribu ton ke 22 juta PBP akan kembali disalurkan Perum Bulog. Setelahnya akan terus lanjut lagi di Januari dan Februari 2025, sehingga akan dapat pengungkit pertumbuhan inflasi beras pula," kata Arief melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arief menjelaskan lembaganya perlu menyesuaikan jumlah PBP menjadi 16 juta karena adanya penurunan persentase penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sejumlah 25,22 juta orang. Angka menurun 0,68 juta orang jika dibandingkan periode Maret 2023.
Selain itu, ia mengatakan perlu menggunakan data desil 1 dan 2 plus lansia tunggal dan perempuan Kepala Keluarga (KK) miskin. Hal ini bertujuan mewujudkan program bantuan pangan lebih tepat sasaran. Jumlah data tersebut dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 14 juta.
Kendati begitu, ia memastikan ada pula program lain yang menyasar masyarakat luas pada 2025 mendatang, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Target penerima bantuan SPHP akan ditambah menjadi 1,5 juta ton selama setahun. Dengan begitu, ia meyakini beras berkualitas baik dari Bulog dapat diperoleh dengan harga terjangkau.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, Bapanas mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp31,01 triliiun untuk program bantuan pangan beras, bantuan pangan stunting, dan penyaluran SPHP pada 2025. Bantuan itu akan disalurkan selama 6 bulan dan menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat dan 1,5 juta keluarga risiko stunting.
Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengkritik rencana usulan anggaran tambahan Bapanas ini. Ia menyebut jumlah penerima bantan pangan menurun dari 22 juta penerima manfaat tahun lalu menjadi hanya 16 juta tahun ini. Politikus PDIP itu mempertanyakan apakah ada penurunan jumlah keluarga miskin atau justru penganggaran tahun lalu melampaui kebutuhan.
Alex juga mempertanyakan usulan anggaran tambahan untuk bantuan stunting. Menurut dia, pemerintah saat ini telah merancang program MBG untuk mengatasi stunting. Ia mempertanyakan urgensi adanya anggaran tambahan untuk program Bapanas tersebut. "Apa iya Bapak akan menyasar 1,5 juta keluarga per tahun yang lagi hamil?" kata Alex.
Pilihan Editor: Pemerintah dan DPR Saling Lempar soal Kebijakan PPN 12 Persen
