Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menerbitkan laporan survei efektivitas kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari pertama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sampel survei tersebut terdiri dari 42 orang pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, seperti institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, lembaga think tank, swasta, hingga organisasi/lembaga multinasional. Responden berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri untuk mewakili perspektif domestik dan internasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak melihat kebijakan ekonomi pemerintahan Prabow efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertama secara luas tidak efektif,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025', pada Ahad, 16 Maret 2025.
Dari 42 responden, 36 pakar memandang kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran secara negatif. Sebanyak, 21 responden menilai kebijakan tidak efektif dan 15 responden menilai sangat tidak efektif. Hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang netral. Tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut efektif. Menurut LPEM UI, hal ini mencerminkan skeptisisme terhadap pemerintahan Prabowo.
Meski begitu, para responden umumnya menilai sejumlah kebijakan yang digencarkan pada 100 hari pemerintahan Prabowo bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, sebagian besar responden skeptis tentang dampaknya secara keseluruhan.
Diskon tarif listrik, misalnya, dinilai oleh 40,5 persen responden sebagai kebijakan pemerintah paling berdampak. Sementara penghapusan utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dianggap oleh 31,0 persen responden sebagai kebijakan berdampak.
Kebijakan kenaikan upah minimum dan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN juga dianggap bermanfaat oleh 26,2 persen dari total responden.
Dari 42 pakar yang mengisi survei, hanya 19 persen yang menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif. Sedangkan 11,9 persen pakar melihat program tiga juta rumah bermanfaat.
Sementara itu, keputusan Prabowo mendaftar ke dalam anggota BRICS dinilai berdampak bagi perekonomian oleh 9,5 persen responden dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh 7,1 persen responden.
Menurut laporan LPEM UI, kebijakan efisiensi anggaran dan diskon tiket liburan dianggap kurang berdampak, dengan persentase masing-masing 2,4 persen responden.
Tak hanya itu, lembaga riset ini juga melaporkan 23,8 persen responden menilai tidak satu pun dari program Prabowo itu akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.
Foto 
