Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Terkini: Ekonom Kasih 3 Catatan soal PSN Era Jokowi, Nasib Aset Negara di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah ke IKN

Ekonom Celios Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

22 Desember 2023 | 12.18 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 22 Desember 2023 dimulai dari ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Disusul, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjoyo mengungkap kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif bercerita bahwa Indonesia yang memiliki target capaian transisi energi 23 persen pada 2025. Namun, hingga sekarang dua tahun lagi menuju 2025, target tersebut masih sangat jauh untuk dicapai.

Terakhir, uji coba Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol non-tunai yang dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara disebut mengalami kegagalan teknologi.     

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. PSN Era Jokowi Bakal Dilanjutkan Prabowo dan Ganjar....

1. PSN Era Jokowi Bakal Dilanjutkan Prabowo dan Ganjar, Ekonom Ini Beri 3 Catatan Evaluasi

Ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

PSN ini ramai dibicarakan setelah calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengevaluasinya, tapi calon presiden nomor urut 2 dan 3, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

“Soal evaluasi PSN di era Jokowi ya sembilan tahun terakhir ini ya banyak permasalahan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Desember 2023.

Pertama, kata dia, jika dilihat secara makro, tidak ada kolerasi antara proyek PSN infrastruktur yang dibangun dengan industrialiasi. Bhima mengatakan, tujuan dari infrastruktur itu seharusnya bisa mendorong laju industrialisasi, tapi yang terjadi porsi industri pengolahan terhadap PDB itu kembali lagi ke 31 tahun lalu, porsinya di bawah 20 persen dari PDB.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Gubernur BI Ungkap Kinerja Transaksi Digital Banking Tumbuh Jadi Rp 5.163 Triliun

Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjoyo mengungkap kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Pada November 2023, nilai transaksi digital banking tercatat Rp 5.163,76 triliun atau tumbuh sebesar 13,21 persen Year on Year (YoY).

“Sementara itu nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 16,95 persen YoY sehingga mencapai Rp 41,30 triliun,” ujar Perry dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 20-21 Desember 2023 yang disiarkan langsung YouTube Bank Indonesia pada Kamis, 21 Desember 2023.

Adapun nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 157,43 persen YoY sehingga mencapai Rp 24,90 triliun. Jumlah penggunanya mencapai 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. 

Berita selengkapnya baca di sini

Selanjutnya: 3. Ibu Kota Pindah ke IKN, DJKN Beberkan Nasib Aset Negara....

3. Ibu Kota Pindah ke IKN, DJKN Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.640 Triliun di Jakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan pemetaan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) tersebut sudah hampir selesai. 

“Ini ada sekitar Rp 1.640 triliun aset di Jakarta, yang terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan," ujar Encep dalam media briefing di Kantor Pusat DJKN, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023. 

Menurutnya, seluruh aset BMN yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga (K/L) ini akan diserahkan kepada Kemenkeu selaku pengelola BMN. “Menurut UU, jadi aset yang ditinggalkan karena pindah ke IKN itu wajib diserahkan ke menteri keuangan,” tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini

4. Menteri ESDM Curhat Target Capaian Transisi Energi Masih Kurang 60 Persen, Apa Penyebabnya?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif bercerita bahwa Indonesia yang memiliki target capaian transisi energi 23 persen pada 2025. Namun, hingga sekarang dua tahun lagi menuju 2025, target tersebut masih sangat jauh untuk dicapai.

“Apa yang kami capai sekarang masih jauh, masih kurang lebih 60 persen dari target pada waktunya tinggal dua tahun lagi,” ujar Arifin dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang disiarkan langsung di akun YouTube Kementerian Perekonomian pada Jumat, 22 Desember 2023.

Arifin menjelaskan penyebabnya adalah salah satunya karena pandemi Covid-19, di mana penyiapan infrastrukturnya terganggu. Infrastruktur ini, sudah diprogramkan, seperti harus membangun jaringan transmisi yang dapat mengakses energi baru terbarukan yang sumbernya cukup banyak di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini

Selanjutnya: 5. Uji Coba Tol MLFF di Bali Gagal....

5. Uji Coba Tol MLFF di Bali Gagal, Kamti: Ada yang Tidak Beres

Uji coba Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol non-tunai yang dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara disebut mengalami kegagalan teknologi. Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) meminta pemerintah dan perusahaan penyelenggara untuk terbuka kepada publik.

“Kami semakin yakin ada yang tidak beres, karena itu sudah seharusnya pemerintah menghentikan penerapan sistem MLFF ini,” ujar Sahrul RM, Presidium KAMTI, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 21 Desember 2023. 

Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), harus menjelaskan kepada publik soal pelaksanaan tes dan uji coba tol tersebut. Terlebih, pada sejumlah percobaan sebelumnya yang tidak dilakukan di publik. 

“Tes dan uji coba yang puluhan kali sebelumnya dilaksanakan di mana? Siapa yang melaksanakan? Adakah pihak independennya, seperti ahli atau konsultan yang kompeten. Apakah BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) sebagai pemangku kepentingan utama dilibatkan?” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus