Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh masyarakat dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di depan Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat terdiri dari 917 surat daring dan 588 surat telah dikirim masyarakat Indonesia melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (tengah) bersama Pegawai KPK yang tak lolos TWK, seusai melakukan aksi damai, di Kantor Darurat KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Surat berisi permintaan pembatalan TWK akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan berorasi di kantor Darurat KPK, di depan Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Surat tersebut juga menagih janji Presiden RI Jokowi untuk memberantas korupsi di Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat tersebut dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK. ANTARA/Reno Esnir
Pegawai KPK yang tak lolos TWK menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. ANTARA/Reno Esnir
Pegawai KPK yang tak lolos TWK menunjukkan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. ANTARA/Reno Esnir
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini