Kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Samosir Freddy Situmorang-Andreas Simbolon, Henry Siallagan (kanan), mengajukan gugatan perihal hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, 10 Desember 2024. Hingga 10 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 212 permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 dengan rincian 2 Gubernur 171 Bupati dan 39 Walikota. Ketua MK Suhartoyo menyatakan sidang perdana sengketa hasil pilkada kemungkinan digelar awal Januari 2025. TEMPO/Ilham Balindra
Kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari, Khairul Anwar (tengah), mengajukan gugatan perihal hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, 10 Desember 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Seram Bagian Timur Rohani Vanath-Madja Rumahtiga, Vendy Tomahuw (kanan), mengajukan gugatan perihal hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, 10 Desember 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kuasa hukum Vendy Tomahuw (kanan) dan Charles B. Litaay mengajukan gugatan perihal hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, 10 Desember 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Aru Temy Oersipuny-Hady Djumaidy, Charles B. Litaay, mengajukan gugatan perihal hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, 10 Desember 2024. TEMPO/Ilham Balindra