Bukan Beli Tiket

PERISTIWA penahanan dr. Rachmat Santosa (TEMPO, 21 Januari la?8) naik ke tingkat IDI Jaya. Soalnya bukan cuma penahanan dan "suntikan maut" tok. Tapi yang lebih esensiil, menurut Ketua IDI Jaya, dr. Kartono Mohamad, bahwa peristiwa tersebut harus didekati "dari sikap kritis seorang pasien terhadap pelayanan kesehatan." Dengan sikap positif itu Kamis pekan lalu, sebuah delegasi IDI Jaya yang terdiri atas dr. Kartono, dr. JMV Suwarto dan dr. Asrul Azwar telah menemui Buyung Nasution di kantornya Jalan Haji Juanda III. Mengapa IDI Jaya tidak mencari penasehat hukum lain, mudat diduga. "Karena," seperti kata dr. Kartono pada TEMPO, "Buyung di samping seorang ahli hukum, juga seorang pejuang hak-hak asasi manusia. Dia sangat peka terhadap perkembangan masyarakat." Dalam pertemuan itu baik Buyung maupun IDI sama berpendapat pasien sebagai konsumen dan dokter sebagai pemberi jasa harus mendapat perlindungan hukum yang sama. Mereka sepakat juga untuk bekerjasama mengembangkan kesadaran hukum ini. "Tapi," tanya Asrul Azwar, "apakah hubungan pasien dan dokter itu semacam kontrak jual-beli?" "Saya cenderung untuk mengatakan begitu," jawab Buyung yang mengingatkan orang memberi tiket kereta api. "Orang itu membayar sejumlah harga untuk mendapatkan jasa yang mengangkut orang itu ke suatu tempat yang dituju." Tapi di sini tentu saja tidak menyangkut jiwa orang seperti hubungan orang sakit yang membayar untuk mendapatkan penyembuhan dari dokter. Tampaknya baik pihak IDI maupun Buyung belum dapat beranjak lebih jauh dari hal-hal yang bersifat etis. Oleh karena itu Buyung menyarankan kepada IDI untuk mensuplainya dengan data yang menyangkut profesi kedokteran di Indonesia, sementara itu dia juga akan berhubungan dengan rekan-rekannya di luar negeri untuk memperoleh data dari dokter di sana. Setelah itu pertemuan serupa akan diadakan lagi dengan harapan hasil yang lebih konkrit dapat dicapai.