Jumlah Perpustakaan Minim, Minat Baca Rendah

Minimnya akses terhadap perpustakaan juga terasa hingga level kecamatan. Dari total kebutuhan 7.094 perpustakaan kecamatan di seluruh Indonesia, baru terpenuhi sekitar 6 persen atau 600 perpustakaan yang letaknya masih terpusat di Pulau Jawa.

Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan buku di daerah luar Jawa masih rendah. Skor berdasarkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca pada 2019 keluaran Kemendikbud ihwal akses ke perpustakaan ataupun bacaan buku di daerah luar Jawa, seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua, masih berkisar kurang dari 20. Nilai ini kalah jauh dari Yogyakarta (47,11) dan Jakarta (46,46).

Masalah minimnya jumlah perpustakaan juga diperparah oleh sedikitnya jumlah buku bacaan yang berkualitas. Belum ada data yang menunjukkan kondisinya secara nasional, tapi survei dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)—program kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia—memberikan sedikit gambaran di daerah.

Di Kalimantan Utara, meskipun 80 persen anak mengaku suka membaca, bahan bacaan mereka didominasi oleh buku pelajaran sebesar 67 persen. Hanya sedikit dari mereka yang membaca buku cerita (13 persen) atau buku pengetahuan umum (2 persen).

Anak-anak memilih buku di mobil perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, di Jalan Diponegoro, Bandung, 2 Juli 2023. Tempo/Prima Mulia

Kebijakan Inovatif: Belajar dari Yogyakarta

Studi kualitatif Program RISE menemukan bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki minat membaca yang tinggi. Keberhasilan tersebut didorong oleh adanya kegiatan literasi rutin dari lingkungan rukun warga dan kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri secara antusias oleh masyarakat dari segala usia.

Minat baca yang tinggi ini didukung juga oleh kolaborasi masyarakat dengan pemerintah daerah. Dinas Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta membuat program literasi yang menjangkau masyarakat secara aktif, contohnya layanan Perpustakaan Motor Roda Tiga (Puspita) dan Mobil Perpustakaan Keliling (Monika).

Dua armada tersebut bertugas menjangkau kampung, ruang terbuka publik, dan sekolah-sekolah yang belum memiliki bahan bacaan memadai. Petugas perpustakaan daerah juga menyapa masyarakat dan membuka layanan pada hari bebas kendaraan bermotor.

Temuan ini setidaknya dapat menjelaskan mengapa Yogyakarta mendapat skor literasi PISA lebih tinggi dibanding rerata nasional. Hasil tersebut setara dengan kemampuan membaca siswa di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Belajar dari Yogyakarta, para pemangku kepentingan di daerah perlu lebih proaktif dalam menumbuhkan minat baca masyarakat. Kolaborasi di antara para pemangku kepentingan daerah merupakan kunci untuk mengatasi krisis literasi membaca di Indonesia.

Program perpustakaan keliling di Yogyakarta, misalnya, dapat diadopsi menggunakan moda transportasi yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Misalnya, beberapa waktu lalu, media massa meliput pegiat literasi yang menggunakan kuda pustaka di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, atau perahu pustaka yang menjangkau kampung-kampung di sepanjang aliran sungai atau pesisir di Kalimantan dan Sulawesi.

Langkah kreatif yang disesuaikan dengan konteks lokal seperti ini patut dicoba untuk mengatasi darurat literasi di Indonesia. Pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan dana desa untuk membangun perpustakaan di wilayahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016.