Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua Hakim Agung Desnayeti dan Yohanes Priyana sebagai saksi dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hakim Agung Gazalba Saleh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan kedua hakim agung itu dilakukan di Gedung Arsip Mahkamah Agung (MA) pada Senin, 25 Maret 2024.
“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain perihal adanya musyawarah dalam proses pengambilan putusan dalam perkara KM 50 dengan salah satu komposisi Majelis Hakimnya saat itu adalah tersangka GS,” kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemeriksaan dilakukan KPK guna pengembangan penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dalam pengurusan perkara di MA dengan tersangka Gazalba Saleh.
Perkara Gazalba Saleh terungkap sebagai temuan lanjutan dari fakta-fakta perbuatan pidana lain saat proses penyidikan perkara suap di MA oleh KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti, naik ke tahap penyidikan atas dugaan penerimaan gratifikasi yang disertai dengan tindakan dan upaya untuk menempatkan, mengalihkan, mengirimkan, serta menukarkan dengan mata uang asing sebagai TPPU.
Penetapan Gazalba Saleh sebagai tersangka bukan kali pertama. KPK sempat menahannya atas pengembangan suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati pada 8-27 Desember 2022. Akan tetapi, dia dinyatakan bebas berdasarkan putusan tingkat kasasi nomor perkara 5241 K/Pid.Sus/2023 yang dibacakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Kamis, 19 Oktober 2023.
Dalam perkara gratifikasi dan pencucian uang ini, tim Penyidik KPK juga sempat memanggil pengacara Soesilo Aribowo untuk diperiksa sebagai saksi. "Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Ali dalam keterangannya, Selasa, 16 Januari 2024.
Gazalba Saleh disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pilihan Editor: Motor dan Mobil Mogok Massal di SPBU Bekasi Akibat BBM Tercampur Air