Peluang Polisi Memeriksa Budi Arie dalam Kasus Judi Online

Sejauh ini, kata Bambang, belum ditemukan indikasi tentang keterlibatan Budi Arie. “Pemeriksaan masih berjalan,” katanya. “Segala proses penyidikan tidak bisa berandai-andai, jadi sabar (menunggu hasil pemeriksaan).”  

Penegasan serupa disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wira Satya Triputra. Dia mengatakan pemanggilan terhadap Budi Arie mungkin saja dilakukan bila memang diperlukan. “Tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya. “Nanti kami sampaikan ketika kami mendapatkan hasil.”

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, justru mendorong kepolisian menggali keterangan dari Budi Arie. “Soal ada keterlibatan dia atau tidak, itu urusan nanti, tapi wajib diperiksa,” tuturnya.

Keterangan dari Budi Arie dibutuhkan untuk memperjelas kasus ini. Sebab, penyidik telah menetapkan sepuluh pegawai Kementerian Komdigi menjadi tersangka. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi pegawai Kementerian secara berkelompok melindungi praktik perjudian. “Artinya, ada masalah dengan sistem kontrol serta pengawasan, dan penanggung jawab tertinggi di sana adalah menteri,” ucap Bambang. “Jangan sampai ada pembiaran.”

Bambang juga mempertanyakan keberadaan “kantor satelit” yang digunakan para tersangka sebagai markas mereka. Pengoperasian “kantor satelit” yang berada di luar lingkungan Kementerian itu perlu ditelusuri. Ia yakin, penelusuran “kantor satelit” akan menuntun polisi ke aktor-aktor utama.

Sebelumnya, polisi menggeledah ruko tiga lantai di Galaxy, Kota Bekasi, pada Jumat, 1 November 2024. Kantor itu beroperasi pada pukul 08.00-20.00. Tempat itu disebut berfungsi sebagai kantor satelit. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita 12 komputer.

Penelusuran itu dilakukan setelah polisi menyelidiki situs web bernama Sultanmenang. Di sinilah polisi menemukan indikasi keterlibatan pegawai Kementerian Komdigi untuk melindungi situs web judi agar terhindar dari pemblokiran. “Kasus ini harus diusut tuntas,” kata Bambang. “Kalau tidak, ya, akan memunculkan asumsi bahwa ini sekadar gimik untuk awal pemerintahan yang baru.”

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi, Trubus Rahardiansah, berpendapat pelindungan situs web judi online ini terlihat sistematis sehingga polisi perlu menelusuri kemungkinan bahwa ada lebih dari satu pejabat di Kementerian yang terlibat. “Budi Arie perlu diperiksa, tapi lainnya juga,” ujarnya. “Jangan terfokus pada Budi, nanti akhirnya kabur titik masalahnya.”

Budi Arie Setiadi saat acara Deklarasi Pemberantasan Judi Online di gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, 28 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra

Adapun Budi Arie membantah dugaan keterlibatannya dalam pelindungan situs web judi online tersebut. Ia justru merasa telah menjadi korban persekongkolan antara bandar judi dan pegawai Kementerian. “Nama saya dikait-kaitkan dan di-framing,” ucap Budi yang sekarang menjadi Menteri Koperasi itu.

Budi menegaskan tidak tahu-menahu tentang kecurangan yang dilakukan bawahannya. Selama ini pengawasan terhadap judi online berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika). “Tenaga pengawasan dan penindakan bekerja serta diawasi oleh Direktorat Pengendalian, bukan di bawah menteri.”  

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendukung langkah kepolisian mengusut tuntas keterlibatan pegawai yang melindungi praktik perjudian. “Sebetulnya ini awal yang mengejutkan bagi saya, namun harus dihadapi dan didukung,” ujarnya.

Meutya bahkan memberikan ruang jika kepolisian akan menggeledah ruang kerjanya. Mantan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu telah menginstruksikan semua bawahannya agar membantu kerja penyidik.