Kiat Para Pejabat Menitipkan Calon Pilihan Pimpinan KPK

Jokowi membantah dugaan cawe-cawe terhadap Pansel Calon Pimpinan KPK. Ia mengatakan sudah menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon pimpinan KPK kepada panitia. “Tidak ada yang namanya saya mengintervensi panitia,” ucapnya kepada wartawan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Johan Budi S.P. di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Agustus 2017/Tempo/Subekti

Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui berkomunikasi dengan panitia. Pansel Calon Pimpinan KPK bahkan pernah beraudiensi ke Polri. Namun komunikasi itu berbentuk penyampaian data dan informasi soal rekam jejak kandidat yang dibutuhkan panitia. Sigit membantah tudingan mengintervensi panitia. “Pansel Calon Pimpinan KPK diawaki oleh orang yang berintegritas tinggi sehingga tidak dapat diintervensi pihak mana pun, termasuk Polri,” tutur Sigit dalam pernyataan tertulis kepada Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut ikut menjegal Johan Budi dengan menghubungi panitia. Ia ditengarai menjagokan Johanis Tanak. Dasco meminta bukti telah menghubungi panitia seleksi. Ia juga membantah dugaan menolak Johan Budi karena berteman saat sama-sama bekerja di Komisi III DPR. “Saya tentunya akan lebih senang kalau dia yang terpilih, meskipun berbeda partai politik,” ujarnya.

Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK, Elwi Danil, menepis tuduhan adanya pergantian nama Johan Budi dengan Johanis Tanak. Ia mengatakan panitia lebih dulu membahas Johanis Tanak dalam rapat pada akhir September 2024. Nama Johan Budi baru dibahas belakangan. Ketua Panitia Seleksi KPK Muhammad Yusuf Ateh juga menyebutkan tak ada politikus atau pejabat yang menghubunginya sebelum pengumuman 10 kandidat calon pemimpin dan pengawas KPK. “Enggak ada yang menghubungi saya,” katanya.

Johanis Tanak adalah satu-satunya inkumben yang lolos seleksi calon pimpinan KPK. Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sudah memberi catatan terhadap perjalanan karier Johanis selama di KPK. Transparency International Indonesia, misalnya, mencatat Johanis pernah terseret perkara dugaan pelanggaran etik karena menemui sejumlah pihak yang tengah berurusan dengan kasus korupsi di KPK.

Misalnya percakapan Johanis Tanak dengan Muhammad Idris Froyoto Sihite yang kala itu menjabat pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dugaan pelanggaran etik ini menyeruak tahun lalu dan telah diselisik Dewan Pengawas KPK. Namun akhirnya Dewan Pengawas memutuskan Johanis Tanak tak bersalah, meski terbukti tak memberitahukan komunikasinya dengan Sihite kepada pemimpin KPK lain.

Johanis Tanak sebenarnya sudah membenarkan adanya pertemuan itu. Ia berdalih pertemuan tersebut berlangsung pada Oktober 2022, sebelum duduk di kursi pemimpin KPK. Ia dilantik menjadi Wakil Ketua KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar pada 28 Oktober 2022. “Saya senang berdiskusi dengan beliau,” ucap Johanis Tanak saat dimintai konfirmasi soal percakapannya dengan Muhammad Idris Froyoto Sihite, Kamis, 13 April 2023.

Masalah etik lain turut membayangi Johanis. Ia dituduh menemui tahanan KPK sekaligus mantan komisaris independen PT Wijaya Karya Beton, Dadan Tri Yudianto, di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK pada 2023. Dewan Pengawas KPK menerima laporan dugaan pelanggaran etik soal itu. Johanis lagi-lagi membantah.

Rekam jejak Johanis Tanak juga menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana, mengingatkan sikap Johanis yang “pasang badan” dalam kasus dugaan korupsi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas saat itu, Marsekal Madya Henri Alfiandi, pada medio 2023. “Seharusnya dia tidak diloloskan karena kontroversinya sudah terlalu banyak,” ujar Kurnia.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai tersangka. Namun penyelidikan dihentikan. Saat konferensi pers pada Jumat, 28 Juli 2023, Johanis meminta maaf dengan dalih penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret anggota TNI bukanlah tanggung jawab komisi antirasuah. “Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan,” tuturnya kala itu.

•••

PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berkeliling ke berbagai instansi sejak dibentuk pada Juni 2024. Mereka turut menyambangi kantor KPK pada Juli 2024. Mereka dijamu sejumlah pemimpin KPK. Seseorang yang mengetahui pertemuan itu mengatakan Ketua KPK Nawawi Pomolango menyinggung loyalitas ganda akibat menjamurnya polisi dan jaksa yang ditugasi di komisi antirasuah. Kabar ini dibenarkan anggota Panitia Seleksi KPK, Elwi Danil. “Tanpa diberi tahu secara faktual, kami sudah tahu seperti apa KPK hari ini,” katanya.

Meski sudah mengetahui kondisi internal KPK, Pansel tetap meloloskan sejumlah kandidat dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Misalnya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sekaligus eks penyidik KPK, Komisaris Jenderal Setyo Budiyanto, dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto. Sementara itu, dari instansi Kejaksaan Agung terdapat jaksa sekaligus mantan Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto. Johanis Tanak juga pensiunan jaksa.

Dua orang yang mengetahui proses seleksi calon pimpinan KPK mengatakan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut “menitipkan” dua anak buahnya, Setyo dan Djoko, kepada Pansel Calon Pimpinan KPK. Ia juga disebut turut menjagokan Poengky Indarti.

Jenderal Sigit mengatakan menyerahkan sepenuhnya proses dan mekanisme pemilihan kepada panitia. Ia sudah meminta mereka mengeluarkan kemampuan terbaik untuk mengikuti seleksi. “Saya mendukung mereka selama memenuhi semua persyaratan dan lulus semua tahapan,” ucapnya.

Sementara itu, Poengky Indarti tak membantah kabar bahwa dia didukung Jenderal Listyo Sigit. Tapi ia mengklaim mewakili masyarakat sipil dalam proses pencalonan KPK. Ia menganggap hubungan Komisi Kepolisian Nasional dengan Polri masih profesional. “Kami adalah pengawas fungsional Polri,” katanya.

Sejak awal, Pansel Calon Pimpinan KPK memang aktif mengajak banyak pihak. Saat berkeliling ke berbagai instansi, Pansel turut meminta pimpinan lembaga mengirimkan kandidat terbaik. Elwi Danil mengatakan tawaran itu juga disampaikan saat menyambangi kantor Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri. “Panitia turut mengajak masyarakat, hakim, hingga polisi untuk mendaftar,” tutur Elwi.

Hingga batas waktu pendaftaran, panitia menerima 525 berkas pendaftar. Sebanyak 318 orang melamar menjadi calon pemimpin KPK. Sementara itu, 207 lainnya mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Sepuluh kandidat calon pemimpin dan sepuluh calon pengawas KPK sudah menjalani sejumlah tes dan telah melalui pembahasan panitia.

Elwi Daniel mengatakan panitia membuat empat kluster guna memudahkan kurasi para calon. Empat kluster itu adalah penegak hukum, auditor, akademikus, dan unsur KPK. Selain itu, panitia mempertimbangkan unsur keterwakilan perempuan sehingga muncullah nama Poengky Indarti dan Ida Budhiati.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanak mengikuti sidang dugaan pelanggaran etik yang disiarkan melalui monitor televisi di gedung ACLC KPK, Jakarta, 21 September 2023./Tempo/ Imam Sukamto

Perwakilan dari kluster KPK adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Fitroh Rohcahyanto juga dianggap sebagai representasi komisi antirasuah lantaran pernah menjabat Direktur Penuntutan KPK. Mereka juga masuk kluster penegak hukum. Sementara itu, kandidat lain seperti Ahmad Alamsyah Saragih digolongkan ke kluster akademikus. Alamsyah adalah Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013 dan anggota Ombudsman RI 2016-2020. Ada lagi Ibnu Basuki Widodo selaku Hakim Tinggi Pemilah Perkara Mahkamah Agung yang masuk kluster penegak hukum.

Kluster auditor diisi oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2023, Agus Joko Pramono, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta sekaligus mantan Direktur Pengawasan Bantuan Keuangan Sosial Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Michael Rolandi Cesnanta Brata. Dengan beragamnya kluster ini, Pansel berharap para calon sudah mewakili berbagai profesi yang dibutuhkan KPK.

Masalahnya, dua auditor yang lolos seleksi diduga bermasalah. Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengatakan satu di antara kedua auditor ditengarai memiliki harta tak wajar sebagai abdi negara. Nilai hartanya naik Rp 2,3 miliar dari laporan 2022 ke 2023. TII juga mencatat ada auditor yang pernah terseret kasus transaksi janggal senilai Rp 115 miliar. Sementara itu, seorang pegawai KPK mengatakan auditor tersebut juga pernah dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan belum mengetahui soal laporan gratifikasi tersebut. “Bila ada, hanya pelapor yang bisa ter-update, karena pelaporan bersifat rahasia,” katanya.

Elwi Danil mengatakan panitia sudah mengantongi semua data transaksi keuangan mutakhir milik 10 calon pemimpin dan anggota Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, tidak ada yang janggal dalam laporan keuangan itu, termasuk rekening kandidat yang berlatar belakang auditor tersebut.

Itu sebabnya panitia akhirnya menetapkan masing-masing sepuluh kandidat pemimpin dan pengawas KPK. Mereka menganggap pemilihan sudah melewati berbagai tahap verifikasi. Nama mereka pun sudah disampaikan kepada Jokowi dan menunggu pemilihan di DPR. “Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat,” tulis Ketua Panitia Seleksi KPK Muhammad Yusuf Ateh dalam surat pengumuman hasil seleksi calon pimpinan dan pengawas KPK, Selasa, 1 Oktober 2024.

Panitia sudah menyerahkan semua nama kepada Presiden Joko Widodo sesaat sebelum dia hendak terbang dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada hari yang sama. Elwi Danil bercerita, Jokowi menanyakan satu per satu calon pemimpin KPK kepada panitia. Pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit itu dimanfaatkan Jokowi untuk mencari tahu latar belakang para kandidat. “Presiden tanya: ini siapa? Dari instansi apa?” ujar Elwi menirukan ucapan Jokowi.