Dugaan Pemerasan Puluhan Penonton DWP 2024, Mengenal Sidang Kode Etik Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, institusi Kepolisian (Polri) menjadi sorotan publik termasuk dugaan pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project alias DWP 2024 beberapa pekan lalu. Sebelumnya peristiwa menunjukkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anggotanya, yang berlawanan dengan slogan Polri sebagai pengayom masyarakat.

Kasus dugaan pemerasan oleh belasan anggota Polri terhadap warga negara Malaysia dalam acara DWP 2024 itu nilainya mencapai puluhan miliar. Festival DWP 2024 ini berlangsung pada 13, 14, dan 15 Desember 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Hari ini akan dilakukan sidang etik Polri terhadap 18 anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara Malaysia, lantas apa itu sidang etik Polri?

Apa itu Sidang Etik Polri?

Dikutip dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Polri adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Aturan ini tidak hanya mencakup aspek perilaku dan ucapan, tetapi juga mengatur hal-hal yang wajib dilakukan, dilarang, atau dianggap tidak pantas. Norma-norma tersebut berlandaskan nilai-nilai Tribrata yang menghidupi semangat Pancasila, serta mencerminkan komitmen moral dalam aspek kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.

Landasan Hukum

Pelaksanaan sidang etik diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006. Sidang ini juga mengacu pada Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sidang etik dilakukan untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Sidang etik dijalankan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sebuah badan yang bertugas memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik profesi. KKEP juga menangani pelanggaran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komisi ini memastikan anggota Polri yang melanggar kode etik mendapatkan pemeriksaan yang adil melalui proses persidangan.