Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Hukum

MA Tolak Kasasi Irjen Napoleon, Tetap Divonis 4 Tahun Penjara

Mahkamah Agung menolak kasasi Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penerimaan suap.

4 November 2021 | 20.02 WIB

Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengepalkan tangannya usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Maret 2021. Napoleon dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menerima suap sekitar Rp2,1 miliar dan sekitar Rp5.1 miliar dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengepalkan tangannya usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Maret 2021. Napoleon dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menerima suap sekitar Rp2,1 miliar dan sekitar Rp5.1 miliar dari terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penerimaan suap dari terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.

"Amar putusan, JPU dan terdakwa tolak," demikian dalam laman Mahkamah Agung yang diakses di Jakarta pada Kamis, 4 November 2021.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.

Dengan putusan tersebut, Irjen Napoleon tetap harus menjalani vonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pada 10 Maret 2021, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutuskan Irjen Napoleon Bonaparte terbukti menerima suap USD 370 ribu dolar (sekitar Rp5,137 miliar) dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra.

Suap diberikan melalui teman Djoko Tjandra, yaitu pengusaha Tommy Sumardi agar Napoleon Bonaparte membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Napoleon pun menghapus nama Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada sistem informasi keimigrasian (SIMKIM).

Dalam perkara ini, sejumlah pihak telah divonis. Mereka adalah mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo divonis 3,5 tahun penjara. Lalu Djoko Tjandra divonis 3,5 tahun penjara berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta dari tadinya 4,5 tahun penjara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Kemudian mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 4 tahun penjara berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta dari tadinya 10 tahun penjara. Selanjutnya Andi Irfan Jaya yang merupakan rekan Pinangki dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Sedangkan Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus