Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Kriminal

TPNPB OPM Kodap Yahukimo Deklarasikan Perang Lawan Militer Indonesia

TPNPB OPM menilai militer Indonesia telah melakukan pendudukan ilegal di tanah Papua.

2 Mei 2025 | 14.10 WIB

TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM
Perbesar
TPNPB-OPM Kodap Yahukimo pimpinan Semut B. Sobolim di Yahukimo, Papua Pegunungan, 9 April 2025. Dok. TPNPB-OPM

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Komando Daerah Pertahanan XVI Yahukimo menyatakan perang dengan milisi Indonesia. Mereka menilai militer Indonesia telah melakukan pendudukan secara ilegal di tanah Papua.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Milisi Indonesia yang saat ini sedang berkeliaran di wilayah perang siap ditembak mati," kata Panglima Kodap XVI Yahukimo Brigadir Jenderal Elkius Kobak dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan pihaknya siap untuk berhadapan langsung dengan militer Indonesia di zona perang. Namun, ia meminta agar pemerintah segera menarik penggunaan senjata berat seperti helikopter militer, jet tempur, bom, hingga bazoka dari lapangan. "Penggunaan senjata berat akan menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil yang tinggal di wilayah zona merah," ucap Sebby. 

Adapun TPNPB OPM sebelumnya telah memetakan sembilan wilayah di Papua yang masuk zona perang. Sembilan wilayah tersebut adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI memilih untuk menghiraukan ancaman kelompok separatis tersebut. "Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Mengancam, mengintimidasi masyarakat, menakut-nakuti, membunuh masyarakat. Tidak usah dihiraukan," katanya saat dihubungi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Dia mengatakan, kehadiran prajurit TNI di Papua pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan warga negara Indonesia. Selain itu, kata dia, TNI bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. "Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM," ucapnya.

Novali Panji Nugroho ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus