Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Peridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan realisasi belanja Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri yang digelar 15-17 Maret 2023 mencapai Rp 200 triliun. “Angka ini akan terus meningkat seiring update pada big box LKPP," ujarnya pada saat penutupan acara, Jumat, 17 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agus mengatakan capaian realisasi belanja pemerintah tersebut sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD dan BUMN baru memasuki bulan ketiga. Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan business matching sejak awal Maret.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rangkaian business matching diawali dengan pelaksanaan bimbingan teknik serta sosialisasi pengisian SIRUP dan SPSE. Kegiatan ini diikuti seluruh pejabat pembuat komitmen di kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil optimal.
“Kami berharap seluruh pihak terus mengejar realisasi belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dengan komitmen Rp 1.157,47 triliun. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama tahun ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri,” kata Agus.
Nilai komitmen Rp 1.157,47 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp 626,87 triliun dan BUMN sebesar Rp 530,6 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan penyedia produk dan jasa dari dalam negeri.
“Komitmen ini meningkat sebesar lima kali lipat dibandingkan dengan capaian pada business meeting tahap I pada 2022 senilai Rp 214,1 triliun,” ujar Agus.
Adapun Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengapresiasi partisipasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN dalam kegiatan tersebut. “Apa yang dikerjakan merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realiasi transaksi belanja produk dalam negeri yang harus diselesaikan sampai akhir 2023,” tuturnya.
Herindra meminta instansi untuk terus berpihak kepada industri dalam negeri. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Dia mengimbau instansi mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95 persen. “Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun BUMN menggelorakan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.
Herindra mengutip Presiden Joko Widodo yang mengatakan perlu disiplin dalam pelaksanaan program P3DN dengan memberikan reward and punishment. “Misalnya, kalau tidak mencapai target yang disepakati akan ada pengurangan anggaran,” kata dia.
Dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 juga diserahkan Penghargaan P3DN kepada produsen kategori industri besar, industri menengah dan industri kecil. Untuk kategori besar, juara pertama diraih PT Chitose International Tbk, juara kedua PT Pura Barutama dan PT Supertone sebagai juara ketiga.
Pada kategori industri menengah, PT Sinaraya Nugraha Ahmadaris Medika meraih juara pertama, PT Catur Mukti Pratama sebagai juara kedua dan PT Furni Karya Mandiri meraih juara ketiga. Sedangkan untuk kategori industri kecil, masing-masing juara pertama sampai ketiga adalah CV Alkautsar Aflah Mandiri, PT Sankara Mulia Nusantara dan PT Gading Murni.
Penghargaan juga diberikan untuk kategori pengguna produk dalam negeri terbaik, baik untuk kategori kementerian/lembaga dengan anggaran besar, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten, BUMN serta produsen. Berikut daftar penerima penghargaan pengguna produk dalam negeri terbaik dengan anggaran terbesar.
Juara pertama kategori kementerian/lembaga dengan anggaran besar:
1. Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (diserahkan oleh Presiden RI)
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kategori pemerintah daerah provinsi:
1. Provinsi DKI Jakarta (diserahkan oleh Presiden RI)
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Sumatera Utara
Kategori pemerintah daerah kota/kabupaten:
1. Kota Bekasi (diserahkan oleh Presiden RI)
2. Kota Surabaya
3. Kabupaten Bojonegoro
Kategori Badan Usaha Milik Negara:
1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (diserahkan oleh Presiden RI)
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Hutama Karya (Persero)
