Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL -- Dampak pandemi Covid-19, mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berinovasi memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk memberikan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah harus bergerak cepat mengaktifkan kembali layanan publik yang sempat terganggu dan memperbaiki ekonomi yang secara nasional pada kuartal dua pekan ini diperkirakan melambat minus 3,8 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah daerah pun melakukan inovasi teknologi di tengah pandemi Covid-19 untuk melayani warganya. Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan media sosial dan berbagai aplikasi. “Teknologi sudah digunakan sebelum pandemi. Saya pakai media sosial untuk berkomunikasi secara virtual dengan masyarakat. Juga aplikasi LaporGub! bisa ketahuan, akhir minggu ada dasbor laporan yang masuk dan sudah diselesaikan,” ujar Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Dialog Industri “Teknologi Informasi untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik,” di YouTube Tempo, Rabu, 22 Juli 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman juga mengungkapkan, daerahnya menggunakan Baruga Sulsel agar publik cepat terhubung dengan pemda, serta sebagai indikator kerja OPD menganggapi keluhan masyarakat. Namun, meskipun birokrasi dengan TI sudah berjalan, sejauh mana dapat berperan dalam pengambilan keputusan?
Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengungkapkan, peran inovasi teknologi tak hanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan memberikan informasi. Lebih dari itu, peran TI dalam pengambilan kebijakan adalah dengan menyajikan data yang akurat dan sesuai dengan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dapat terintegrasi secara baik, terutama data-data penting, baik melalui aplikasi internal pemerintah ataupun aplikasi lainnya yang dikembangkan swasta. Teknologi yang diterapkan pada smart city dapat membuat kerja-kerja pemerintahan lebih efektif dan efisien.
“Pemerintah bisa memiliki big data, data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. TI juga bisa dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kalau pemda punya CCTV bisa diintegrasikan cengan video analitycs bisa terlihat jika terlalu banyak orang dan sebaiknya dikurangi. Kelihatan kalau ada yang suhu tubuhnya tinggi. Tidak perlu repot pakai thermal gun, apalagi di area luas seperti kantor pemerintahan atau bandara,” ujar Arya.
Menariknya lagi, pemanfaatan TI dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Investasi infrastruktur digital ini pun bisa dilakukan bersama-sama antardaerah dengan fokus yang sama, sehingga biayanya lebih efisien.
Sayangnya, penerapan tersebut tidak mudah. Banyak faktor yang diperhatikan sebelum melakukan transformasi digital. “Untuk memulainya, faktor terpenting adalah memiliki master plan, infrastruktur dan platform untuk integrasi data, fiber optic, hingga aplikasi penyedia solusi teknologi sebagai pendukung smart city. Selain implementasi, pemda juga harus sosialisasi ke masyarakat,” katanya, menambahkan.
Berkaca pada pelayanan publik saat ini, pengamat teknologi Richardus Eko Indrajit menegaskan, dalam transformasi digital hal paling penting adalah pahami citizen journey atau customer journey. Utamanya, hindari hal-hal yang tidak diinginkan publik.
“Pertama, antrean fisik yang mengular. Kedua, mengisi formulir yang panjang dan data yang diminta itu-itu saja. Ketiga, diminta persyatratan yang banyak dan berulang-ulang. Berikutnya hindari kesalahan dan ketidakakuratan data, sehingga kehilangan hal terhadap hal-hal tertentu,” ujarnya. Dengan solusi teknologi informasi menyeluruh, tentu pelayanan publik bisa ditingkatkan lebih baik, efektif, dan efisien.(*)
