Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Timwas Haji Ingin Mengevaluasi Penyelenggaraan Haji 2024

Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau mengatakan, hampir semua masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah. Sehingga evaluasi sangat dibutuhkan.

20 Juni 2024 | 22.08 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Jemaah haji Indonesia berjalan menuju Jamarat untuk melempar jamrah aqobah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu, 16 Juni 2024. Lempar jamrah aqobah merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan pada ibadah haji sebagai simbol pengusiran setan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim AS. ANTARA/Sigid Kurniawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INFO NASIONAL - Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau mengatakan, hampir semua masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah. Sehingga evaluasi sangat dibutuhkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (Pansus)," kata Muhaimin, Kamis, 20 Juni 2024. Menurutnya, pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selain masalah teknis, Gus Muhaimin juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Kebijakan ini menurutnya mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji dan dianggap melanggar undang-undang.

"Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," ujarnya.

Muhaimin juga mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Lodewijk bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus.

"Saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Lodewijk beserta Kementerian Agama menyepakati dibentuk pansus agar detailing dari seluruh kasus yang ada di proses haji bisa dipotret lebih dalam," ujarnya.

Menurut Muhaimin, saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus.

"Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata Muhaimin.

Ia berharap Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan. Mengingat pentingnya pansus untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

"Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," kata dia. (*)

Bestari Saniya Rakhmi

Bestari Saniya Rakhmi

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus