Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bamsoet: Pemuda Pancasila Mitra Strategis Pemerintah

Kader Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kota dunia yang modern di wilayah Timur Indonesia

7 Februari 2022 | 10.58 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, , Bambang Soesatyo mengingatkan tiga kunci pokok dalam mewujudkan visi misi organisasi, yakni sinergitas, loyalitas, dan soliditas.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sinergitas dibangun oleh kesadaran pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Setiap elemen mempunyai tanggung jawab yang sama untuk 'bekerja sama' dan 'bekerja bersama', bahu membahu serta saling melengkapi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Loyalitas merupakan manifestasi dari komitmen, rasa memiliki, dan keterikatan emosional yang kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan soliditas mengedepankan pentingnya semangat persatuan, di mana kualitas kebersamaan ditentukan pada kuatnya komitmen setiap unsur untuk membangun kohesi dalam paradigma kebersamaan," ujar Bamsoet dalam kunjungan konsolidasi organisasi Pemuda Pancasila menjelang Musyawarah Wilayah di Kantor Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Minggu, 6 Februari 2022.

Hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Adri, Ketua IMI Jambi Guntur Muchtar dan Ketua Tarung Derajad Jambi serta petugas keamanan dari Polda dan TNI.

Bamsoet juga meminta semua organisasi kemasyarakatan agar senantiasa sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagai mitra strategis guna membangun sinergi dan kolaborasi. Termasuk dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang telah diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Dengan disahkannya UU IKN pada tanggal 18 Januari lalu, maka pemindahan Ibu Kota Negara telah menjadi konsensus politik. Namun, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara masih memuat kebijakan yang bersifat umum, dan merupakan rencana induk. Perlu ditopang oleh aturan-aturan teknis yang lebih detail guna mewujudkan sinergi dan kesatuan paradigma dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya," kata Bamsoet.

Ia menuturkan, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurut master plan yang disusun Bappenas membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Artinya, pembangunan Ibu Kota Baru akan dapat diselesaikan melalui beberapa periodisasi pemerintahan.

"Membangun Ibu Kota Negara bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan dukungan sumber daya, dukungan anggaran, dan pemikiran yang matang dan berkesinambungan. Di sinilah pentingnya keberadaan haluan negara yang mempunyai kedudukan legalitas yang kuat, sebagai rujukan dan pedoman dalam implementasi pembangunan jangka panjang. Dan kader Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi kota dunia yang modern di wilayah Timur Indonesia," tutur Bamsoet. (*)

Prodik Digital

Prodik Digital

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus