Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO BISNIS – BRI mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) guna mewujudkan belanja negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Maka, sejak 1 Juli 2019, kartu kredit menjadi satu alat pembayaran Satuan Kerja (satker) di pemerintahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai salah satu bank penerbit KKP, BRI mencatat sebanyak 6.911 satker yang telah bekerja sama dalam penggunaannya, dengan total jumlah kartu beredar sebanyak 9.968 unit ditunjang dengan total 844.759 transaksi pada periode Januari hingga September 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Guna memenuhi kebutuhan transaksi Uang Persediaan (UP), pemerintah juga turut memfasilitasi satuan kerja pengguna KKP melalui penyediaan platform Digipay, yang merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun BELA Pengadaan, dan disempurnakan oleh LKPP. Volume transaksi dari KKP BRI sebesar 25 persen dari seluruh transaksi Digipay BRI dengan jumlah transaksi KKP sebanyak 1.360 transaksi.
Hingga saat ini, total transaksi KKP Bank BRI yang dilakukan secara daring sebesar 33 persen dari total transaksi KKP BRI. Hal ini menggambarkan satker semakin fasih dalam bertransaksi KKP secara daring.
Kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia pun semakin terdorong melalui pemanfaataan lokapasar (marketplace) oleh pemerintah. Pangsa pasar UMKM menjadi semakin luas dengan gerakan go digital. Tren ini diharapkan meningkatkan daya saing produk melalui mekanisme pasar di lokapasar pemerintah.
Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani, mengatakan transaksi KKP melalui lokapasar pemerintah memberi manfaat cukup signifikan. “BRI sebagai bank penerbit dan penyedia KKP mendukung optimalisasi penggunaan KKP bagi para Satuan Kerja. Lewat jaringan kerja BRI yang tersebar, kami yakin dapat memberikan layanan prima kepada seluruh satuan kerja pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sehingga pengelolannya semakin cepat, transparan serta akuntabel.” Ujarnya. (*)
