Mengapa Pemerintah Daerah Gagap Menangani Banjir?

TELEPON seluler Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono nyaris tak berhenti berdering sepanjang Selasa, 4 Maret 2025. Melalui pesan pendek dan panggilan telepon, ia menerima laporan dari kepala dinas dan camat bahwa banjir yang melanda Bekasi sejak dinihari membuat sebagian besar kota itu lumpuh. Di berbagai penjuru, banjir Bekasi setinggi lebih dari 3 meter menenggelamkan perumahan dan jalan utama.

Dalam waktu sekejap, Tri juga harus mengirim perahu-perahu karet ke puluhan titik untuk mengevakuasi warga. Di Perumahan Pondok Gede Permai, ratusan orang bertahan di atap rumah lebih dari lima jam. Wilayah itu mengalami banjir terparah. Warga setempat harus mengantre dievakuasi ke barak pengungsian.  

Tri mengaku kalang kabut. Sebab, jumlah peralatan dan tenaga yang dimiliki pemerintah daerahnya terbatas. “Kami gagap. Kami tidak mengira banjir akan datang sebesar itu,” kata Tri kepada Tempo di kantornya di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 14 Maret 2025. 

Dalam kondisi kepepet, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menelepon Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tri meminta pemerintah Jakarta mengirimkan peralatan evakuasi, alat berat atau ekskavator, dan 300 personel pasukan oranye. Esok paginya, Rabu, 5 Maret, Pramono menurunkan bala bantuan ke Bekasi.

“Kami juga mengirim lauk-pauk untuk warga di sana,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Tri pun menghubungi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk meminta bantuan pemerintah pusat. Kepada Tempo pada Kamis, 13 Maret 2025, Bima mengaku menghubungkan pemerintah Bekasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saat itu banjir yang melanda Bekasi telah membuat lebih dari 25 ribu orang mengungsi. 

Banjir Bekasi terjadi akibat luapan hulu sungai di Puncak Bogor 2 dan meningkatnya curah hujan. Pada Senin malam, 3 Maret 2025, aliran air di Kali Bekasi mencapai 1.100 milimeter per detik, dua kali lipat dari daya tampungnya 652 milimeter per detik. Tri menyebutkan bencana hidrologi yang menimpa daerahnya itu merupakan yang terparah sejak 2007.



Di Jakarta, banjir juga mengepung warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. Air bah menerjang sejumlah perkampungan di Jakarta sejak 24 Februari 2025 karena peningkatan curah hujan. Pramono Anung masih mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, ketika air merendam rumah penduduk pada akhir Februari 2025.

Pramono sempat memberikan disposisi kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk memimpin penanggulangan banjir. Rano mengaku grogi menangani banjir Jakarta karena dampaknya meluas mirip banjir bandang pada 2020. “Apalagi kami belum ada dua pekan dilantik untuk memimpin Jakarta,” ucap Rano kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2025. 

Rano lantas memerintahkan Dinas Sumber Daya Air Jakarta mengeruk 52 kali dan waduk di provinsi itu. Upaya itu dianggap sebagai langkah tercepat mengantisipasi melubernya air. Pengerukan kali dan waduk rencananya berlangsung secara bertahap hingga Agustus 2025.

Belum sepekan pengerukan berlangsung, pada awal Maret 2025, air kembali meluap akibat banjir kiriman dari Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air di permukiman warga, seperti di Bidara Cina dan Kampung Pulo, Jakarta Timur, meningkat sampai 3 meter. Pada 4 Maret 2025, Pramono Anung meminta Pintu Air Manggarai dibuka untuk mengurangi beban Kali Ciliwung. 

Menurut mantan Sekretaris Kabinet itu, membuka Pintu Air Manggarai membutuhkan banyak pertimbangan. Jika salah perhitungan, wilayah Jakarta Pusat, termasuk Istana Negara, bakal terendam air. Pramono juga meminta Dinas Sumber Daya Air menghidupkan 500 pompa untuk mengalirkan bah ke laut. “Sehingga air di darat bisa cepat surut,” katanya.

Banjir di Bekasi, Jakarta, dan Bogor membuat Presiden Prabowo Subianto menelepon mantan anggota stafnya, Rudy Susmanto, berkali-kali. Prabowo meminta Bupati Bogor itu melaporkan situasi dan penanganan banjir di daerahnya. Pada Senin, 10 Maret 2025, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memerintahkan Rudy segera memperbaiki fungsi lahan di area Puncak.

Menurut Rudy, Presiden mendengar sebagian ruang terbuka hijau di hulu Sungai Ciliwung telah berubah fungsi menjadi hotel, restoran, dan tempat hiburan. Sehari kemudian, Rudy mengirim surat ke PT Perkebunan Nusantara atau PTPN sebagai pemilik lahan di kawasan Puncak. Isinya, perusahaan pelat merah itu diminta menyediakan lahan untuk penanaman pohon penahan air limpasan. 

“Presiden minta penanganan pasca-banjir harus jangka panjang melalui reboisasi,” tutur Rudy ketika ditemui Tempo di kantornya di Cibinong, Bogor, Kamis, 13 Maret 2025. Pun Prabowo mendapat informasi bahwa banjir juga terjadi karena perubahan fungsi lahan di hilir menjadi permukiman dan area komersial.