Dirjen Bahtiar Bahas Tantangan Kelola Akulturasi Budaya di Forum Diskusi Denpasar 12

INFO NASIONAL – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar membahas tantangan mengelola akulturasi budaya dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 24 Agustus 2022. Forum yang digagas Tenaga Ahli Wakil Kerua MPR Ri Lestari Moerdijat itu kali ini membahas tema “Konstitusi dan Proses Akulturasi Bangsa Indonesia”.

“Fakta yang kita hadapi saat ini adalah bahwa lokalitas berhadapan dengan Nasionalisme yang akan berdampak dengan sosial budaya. Ini merupakan tantangan mengelola akulturasi budaya, karena proses interaksi itu berjalan setiap waktu dimanapun dan kapan pun,” kata Bahtiar. 

Indonesia, kata dia, kaya akan budaya, suku, etnik, dan juga bahasa. Salah satu yang menyatukan semua perbedaan itu adalah adanya rasa persamaan bahwa kita adalah satu bangsa. “Bangsa Indonesia yang mengikat kita,” katanya.  

Teknologi yang berkembang dan ilmu pengetahuan yang berkembang, lanjut Bahtiar, sangat membutuhkan konstitusi yang baik untuk menjamin soal budaya bangsa. Pada sisi operasional pemerintahan perlu adanya proteksi dan perlu dicek dan kaji kembali apakah kekuatan dari pemerintah atau negara sudah cukup untuk memberi perlindungan dan penetrasi yang kuat pada proses akulturasi. 

Menurut dia, ke depan persoalan akulturasi ini akan terjadi setiap saat, setiap waktu. Warga bangsa interaksi langsung kepada seluruh manusia di dunia sehingga Nasionalisme berhadapan dengan Internasionalisme. 

Perkembangan barunya adalah kecenderungan orang mengidentifikasi mandiri menjadi manusia warga dunia itu akan mengakibatkan nilai budaya yang menjadi identitas bangsa perlahan akan terkikis. Disinilah pentingnya peran negara dan pemerintahan untuk senantiasa merawat melakukan maintenance terhadap warga bangsa bagaimana menciptakan rasa bangga sebagai warga bangsa dengan segenap corak keaslian atau keunikan yang dimiliki.

“Kemendagri akan mendiskusikan, mengontrol, dan membina pemerintah daerah dalam mendorong ke depan bagaimana rencana pembangunan menengah atau jangka panjang provinsi dan di kabupaten/kota memiliki dokumen tentang kebudayaan, termasuk topik-topik terkait akulturasi dari segala aspek dan dimensinya,” tutur Bahtiar.  

Fokus dari sisi pemerintahan dalam negeri, kata dia, adalah membentuk pemimpin daerah ke depan harus memiliki prinsip budaya yang harus digali. “Perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah harus kita bongkar seperti apa prinsip kebudayaan di daerah sehingga terkawal.”

Bahtiar menuturkan, tugas pemerintah atau negara adalah bagaimana merawat kebudayaan nasional dan toleransi bersama-sama. “Tugas kami di Kemendagri adalah membina pemerintah daerah sekaligus kepala daerah bagaimana pemerintahan daerah memiliki pemahaman-pemahaman, wawasan, dan strategi, sehingga aspek-aspek budaya, arkeologi, dan budaya yang seperti ini jangan sampai merusak nilai utama yang mengikat kita sebagai bangsa dan negara. Identitas nasional kita sebagai negara-bangsa harus kita perkuat,” katanya. (*)