Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit di Kawasan Hutan

Landasan kebijakan denda kebun sawit di kawasan hutan ini tertuang dalam Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Untuk mengeksekusinya, Raja Juli menandatangani nota kesepakatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu, 12 Februari 2025. Keduanya bersepakat menetapkan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Raja Juli tak membalas surat permintaan wawancara hingga Jumat, 28 Februari 2025. Saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi kehutanan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis sore, 27 Februari 2025, ia juga menolak mengomentari perihal kewenangannya sebagai anggota pengarah Satgas PKH. “Cek ke Satgas PKH saja, ya,” tuturnya.

Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara Hilman Afif terkejut membaca isi nota kesepahaman antara Menteri Kehutanan dan Panglima TNI. Sebab, seharusnya fungsi pengelola kawasan hutan tak melekat pada TNI, melainkan Kementerian Kehutanan. “Nota kesepahaman ini mempertegas adanya militerisasi dalam bidang kehutanan,” ujarnya.

Seseorang yang mengetahui kinerja Satgas PKH di lapangan mengatakan sejumlah perwakilan perusahaan yang beraktivitas di kawasan hutan dan tak berizin diperiksa di kantor Satgas PKH di gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada pertengahan Februari 2025. Mereka diminta mempresentasikan data ihwal lahan sawit yang dikuasai. Keterangan itu kemudian dicocokkan dengan data Satgas PKH.

Seusai presentasi, mereka diminta menandatangani tiga surat pernyataan. Salah satu poinnya adalah kesanggupan membayar denda. Satgas juga menyampaikan bahwa lahan sawit yang terbukti berada di dalam kawasan hutan bakal diambil alih oleh negara.

Tempo mengirimkan surat permintaan wawancara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Namun surat itu tak ia respons. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar tak banyak berkomentar soal Satgas PKH. “Wewenangnya bukan di kami, melainkan Satgas PKH,” katanya.

Alih-alih merasa cemas bakal kehilangan lahan sawit, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono merespons positif terbitnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Mereka menganggap perpres tersebut angin segar bagi pengusaha dalam mendapatkan kepastian hukum lahan sawit. “Anggota kami akan patuh terhadap hasilnya,” ucapnya.

Menurut Eddy, selama ini pemerintah belum memberikan kepastian hukum apakah lahan sawit mereka berada di dalam kawasan hutan atau tidak. Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tak bisa memverifikasi dugaan itu.

Presiden saat itu, Joko Widodo, menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Sawit. Keputusan presiden itu juga mengatur denda bagi pengusaha sawit yang menyerobot kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kala itu, Siti Nurbaya Bakar, menandatangani Surat Keputusan Nomor 661 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Kebun Sawit di Hutan pada 21 Juni 2023. Namun target penerimaan denda sawit tak terpenuhi. Kejaksaan Agung mengendus adanya korupsi dalam penghitungan denda tersebut.

Pada Agustus 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 394 perusahaan yang membuka kawasan hutan telah memenuhi syarat mendapat izin operasi asalkan ada izin. Sekretaris Jenderal KLHK saat itu, Bambang Hendroyono, mengirimkan surat kepada para pengusaha agar melengkapi data permohonan persetujuan penggunaan hutan.

Kebijakan berganti seiring dengan pergantian presiden. “Semua anggota Gapki sudah membayar denda, tapi pemerintah mengubah aturan karena tidak sesuai dengan target,” tutur Ketua Umum Gapki Eddy Martono.
 
Ombudsman Republik Indonesia turut menyoroti sengkarut aturan denda sawit itu. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan ada potensi maladministrasi atas lahirnya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025. Sebab, pejabat KLHK belum rampung menginventarisasi data lahan perkebunan sawit yang teridentifikasi berada di kawasan hutan sebanyak 3.325 subyek hukum.

Ombudsman berencana membahas aturan denda sawit dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Yeka mengatakan Ombudsman sudah mengirim surat kunjungan kerja kepada Satgas PKH. “Semua pihak harus mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai persoalan ini agar tidak salah langkah,” ujar Yeka.

Adapun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tak membalas surat permintaan wawancara Tempo hingga Jumat, 28 Februari 2025. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Frega Wenas, mengatakan bosnya sedang tak bisa ditemui. “Pak Menteri masih ada kegiatan dinas di luar kota,” ucapnya.

Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara Hilman Afif mengatakan pembentukan Satgas PKH bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur sanksi administratif di bidang kehutanan. Peraturan itu menyebutkan bahwa kewenangan pengurusan sawit di kawasan hutan dipegang KLHK yang kini menjadi Kementerian Kehutanan. “Bukan didominasi TNI-Polri,” tuturnya. ●

Mohamad Khory Alfarizi dan Khairul Anam berkontribusi dalam penulisan artikel ini