Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO TEMPO - Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan memperbarui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). NDC merupakan komitmen dari negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris atau Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara domestik dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya, yakni di angka 29 persen secara mandiri hingga 41 persen dengan dukungan global. Dan kelautan menjadi salah satu sektor yang akan berkontribusi optimal dalam mencapai target penurunan emisi melalui berbagai inovasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Muhammad Yusuf mengatakan, Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun peta nasional padang lamun. Peta yang dijadwalkan meluncur pada akhir 2024 itu bertujuan mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data.
"Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut," ujar Yusuf saat berbicara pada Side Event Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024, Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.
Yusuf mengakui besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyusun peta nasional padang lamun. Misalkan, minimnya penelitian terkait karbon padang lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. "Kolaborasi adalah kunci, dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini," ucapnya.
Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional. "Integrasi sektor laut ke dalam NDC menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Yusuf.
Para peserta Ocean-Climate Dialogue, co-facilitator Julio Cordano dari Chili dan Niall O’Dea dari Kanada, menyampaikan hasil Informal Summary Report Ocean Climate Dialogue 2024 dan menyoroti pentingnya konservasi biodiversitas laut, solusi berbasis alam, serta pendanaan ambisius, dan integrasi aksi berbasis laut ke dalam NDC dan National Adaptation Plan (NAP), sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis laut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen bahwa KKP terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung program ekonomi biru yang berkelanjutan. (*)
Foto 
