Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembatasan aktivitas fisik di masa pandemi Covid-19 telah mempercepat proses transformasi digital di semua lini kehidupan. Rapat-rapat berubah daring, aplikasi belanja kebanjiran pembeli, lembaga keuangan digital menjamur. Bagi pemerintah, digitalisasi meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Bagi dunia usaha, digitalisasi berarti peningkatan kinerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Komunikasi dan Informatika mendefinisikan transformasi digital sebagai optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika dengan melibatkan penggunaan teknologi terbaru, seperti cloud, big data, machine learning, hingga Internet of things. Pemerintah pun ikut mendorong transformasi dengan merampungkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peta Jalan Indonesia Digital, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dirancang untuk mempercepat transformasi digital dengan empat fokus. Pertama, penyediaan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital. Dan keempat, menyelesaikan regulasi pendukung masyarakat digital.
Johnny menjabarkan, infrastruktur digital adalah pondasi untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi. Karena itu, guna memastikan pembangunan infrastruktur merata di semua level, pemerintah menggagas proyek pembangunan infrastruktur Internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses Internet.
“Proyek ini ditunjang dengan pembangunan kabel serat optik di darat dan di laut sepanjang 342 ribu kilometer yang ditargetkan selesai pada 2022,” kata dia. Jaringan kabel tersebut disokong sembilan satelit telekomunikasi serta lebih dari 500 ribu menara pemancar seluler (BTS) penyedia sinyal 4G.
Pemenuhan infrastruktur digital, ucap Johnny, diprioritaskan ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Pada wilayah 3T, akses Internet sedang digarap di 9.113 desa dan kelurahan. Sedangkan di wilayah komersial, operator seluler berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di 3.435 desa dan kelurahan.
“Pada 2022 kami berharap seluruh desa dan kelurahan sudah dijangkau oleh BTS,” ujar Menteri Johnny.
Untuk melengkapi keandalan jaringan kabel serat optik, pemerintah berencana meluncurkan satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi yang akan diterbangkan dari Amerika Serikat pada 2023 tersebut digunakan untuk menyediakan akses Internet di 150 ribu titik layanan publik.
Tidak hanya itu, untuk mewujudkan pemerintahan digital atau e-government, Kementerian Komunikasi menyiapkan pula pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) berstandar global tier-4 di empat daerah. Tujuannya adalah mewujudkan Satu Data Indonesia.
Empat lokasi itu adalah Bekasi, Jawa Barat; Batam, Kepulauan Riau, ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur; dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. “Pembangunan PDN merupakan upaya negara untuk mengamankan data masyarakat,” Johnny mengatakan.
Transformasi digital terlalu sempit kalau hanya dimaknai pembangunan infrastruktur fisik. Transformasi digital mesti didukung pula oleh kecukupan talenta digital. Peta Jalan Indonesia Digital sudah memperhitungkan faktor tersebut.
Menurut Menteri Johnny, kesiapan infrastruktur digital perlu didukung dengan kesiapan masyarakat untuk go digital agar Indonesia dapat menjadi pemain di rumah sendiri, bukan hanya menjadi pasar. “Kementerian Komunikasi telah menyiapkan beberapa program, antara lain Gerakan Literasi Digital.”
Gerakan ini ditargetkan menyasar 12,4 juta orang setiap tahun. Melalui Gerakan Literasi Digital, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan digital dasar dengan kurikulum seperti etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan keterampilan digital dasar.
Kementerian Komunikasi juga menyiapkan program Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leadership Academy (DLA). DTS memberikan beasiswa kepada 100 ribu peserta per tahun pada bidang-bidang seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, IoT, atau big data analytics. Sedangkan DLA mendukung pengembangan kota cerdas, pembuat kebijakan digital, serta perusahaan rintisan alias start-up digital.
Pemerintah, Johnny mengimbuhkan, memberi perhatian serius kepada 64,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa go digital. Lewat program Gerakan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah menargetkan pada 2024 jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital mencapai 30 juta pelaku. Saat ini diperkirakan terdapat 11 juta UMKM digital.
“Kita harus memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk menumbuhkan ekonomi digital. Di Indonesia tulang punggung perekonomian adalah UMKM dan ultra mikro yang menyumbang 61,07 persen produk domestik bruto nasional,” ucap politikus Partai Nasdem ini.
Lebih jauh lagi, melalui Peta Jalan Indonesia Digital, Johnny mengharapkan akan lahir perusahaan unicorn dan startup digital baru di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi perindustrian, media hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta perkotaan digital.
Pemerintah sadar, agenda transformasi digital Indonesia tidak hanya butuh dorongan internal, tapi juga eksternal. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri menyatakan akan memanfaatkan masa presidensi G20 Indonesia pada tahun ini untuk mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.
Menurut dia, presidensi G20 membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global. “Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital, antara lain dengan mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level of playing field antara negara maju dan berkembang.”
Indonesia memang patut didengar suaranya dalam kancah digital, sebab posisinya di dalam industri digital dunia sangat menentukan. Laporan e-Conomy SEA 2021 yang diterbitkan Google, Temasek, serta Bain and Company menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia akan bertumbuh dari US$ 70 miliar (sekitar Rp 998 triliun) pada 2021 menjadi US$ 146 miliar (sekitar Rp 2.082 triliun) pada 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, nilai ekonomi digital Indonesia menyumbang 41,9 persen atau yang terbesar dari total transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ditopang sektor e-commerce serta keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan industri teknologi finansial atau fintech karena populasi penduduk yang sangat besar. Apalagi, sebanyak 175 juta penduduk atau 65,3 persen populasi telah terkoneksi Internet.
Pada 2020 saja, kata OJK, terdapat 129 juta pengguna e-commerce dengan nilai transaksi Rp 266 triliun. Indonesia pun bertengger di peringkat ke-4 setelah Cina, Jepang, dan Amerika Serikat dalam hal jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual-beli melalui platform e-commerce. Besarnya potensi tersebut mendorong munculnya start-up digital di berbagai bidang, seperti kesehatan (healthtech), pertanian (agritech), pendidikan (edutech), dan keuangan (fintech).
