Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Mengenakan seragam dinas putih, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengunjungi hunian tidak layak di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia mengamati perabotan yang berserak di salah satu sisi tiang jembatan. Tempat tinggal itu tak punya dinding pembatas, langsung berhadapan dengan air kali yang keruh dan bau.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah berbincang dengan warga yang tinggal di bawah jembatan, mereka ingin mempunyai hunian yang layak. Hujan tidak kehujanan dan banjir tidak kebanjiran. Apalagi kalau tinggal di dalam kolong jembatan, tentunya penyakit sangat rentan sekali menyerang mereka," tutur Teguh, Rabu, 6 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seusai melihat kondisi warga, ia bergegas mendatangi Rusun Petak Habitat Ancol yang tidak jauh dari lokasi, tepatnya di Jalan Tongkol 10. Ia mengecek sejumlah fasilitas rusun yang kini sudah berdiri dua tower dari sembilan yang direncanakan.
Teguh meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara segera mendata warga saat ini bermukim di lokasi tidak layak, contohnya masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. "Saya instruksikan juga untuk memastikan kapasitas rusun bisa menampung berapa banyak warga,” ucapnya.
Niat Teguh disambut sukacita oleh Sumawiti, penghuni kolong Jembatan Pakin. “Senang sih, karena beliau perhatian sama kita. Belum tentu orang lain mau perhatian ke kita yang tinggal di kolong begini. Mudah-mudahan solusinya yang terbaik buat kita di sini. Kalaupun mau dipindahkan, jangan jauh-jauhlah. Karena sekolah anak-anak di sini, kerjaan suami di sini,” katanya.
Perhatian Teguh kepada warga Jakarta yang belum tinggal di hunian layak juga diungkapkan beberapa hari sebelumnya. Tepatnya ketika mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta Selatan, 1 November silam.
Kepada menteri yang acap disapa Ara itu, Teguh menjelaskan Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian. Rusunawa itu pun dilengkapi fasilitas seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, dan pendingin ruangan (Air Conditioner/AC).
Harga sewa per unit cukup terjangkau, yakni Rp 1.250.000 per bulan. Penyewanya diprioritaskan untuk keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah, guru, anggota TNI/Polri dengan pangkat/golongan rendah, serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah.
"Kami di DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyediakan akses perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Untuk mempermudah proses pendaftaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, calon penghuni dapat mengakses website ’SIRUPA’ milik Perumda Pasar Jaya," ujar Teguh.
Ara langsung mengapresiasi komitmen Teguh mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Terlebih, sebanyak 418 unit digratiskan selama satu tahun bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan.
Ara berpesan agar Pemprov DKI Jakarta memastikan warga yang boleh menempati hunian ini memang kemampuan finansialnya terbatas, seperti ASN, guru, polisi, tentara, atau pedagang berpenghasilan rendah. “Selain itu, mereka akan terbantu untuk mobilitas yang dekat dengan lokasi kerjanya,” imbuhnya.
(Dari kiri) Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait meninjau Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan, Minggu, 27 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta)
Harus Konsisten Siapkan Hunian
Apresiasi juga dilontarkan pengamat kebijakan publik Nirwono Joga. “Perhatian Pj. Teguh sudah bagus,” pujinya. Namun, ia menyayangkan masa kepemimpinan Teguh terlalu singkat, hanya sampai gubernur baru dilantik pada awal 2025.
Kendati begitu, Nirwono atau acap disapa Yudi menilai, hal ini menjadi momentum bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta untuk segera bersiap. Ada dua faktor yang patut diperhatikan. Pertama, terkait program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo. Kedua, demi konsistensi Jakarta membangun kota global dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.
“Rencananya kan dari tiga juta rumah itu, yang satu juta di perkotaan. Ini harus menjadi perhatian Pemda DKI,” tegasnya. Salah satu cara, Yudi melanjutkan, DPRKP dapat mulai memetakan lokasi-lokasi yang akan dibangun hunian. Sebab, ia mengamati, para pasangan calon gubernur yang kini tengah berkompetisi menjadikan program hunian sebagai salah satu janji kampanye.
“Kalau nantinya mau bangun hunian terintegrasi di pasar, misalnya, dari sekarang sudah mulai cari lokasi yang cocok. Bagaimana nanti pengaturan pedagang yang terdampak? Atau kalau mau bangun hunian vertikal di sekolah, kantor kecamatan, atau puskesmas, juga disiapkan di mana saja lokasinya?” paparnya.
Pemanfaatan bangunan publik menjadi hunian terintegrasi, tambah Yudi, cocok dengan misi besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta terkait hunian yang nyaman dan layak untuk warga. Demi membangun kota global, sekaligus sebagai pusat bisnis.
“Bayangkan sebuah kantor kecamatan di bagian bawah untuk kantor, kemudian lantai tiga dan empat untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), selanjutnya ada layanan kesehatan, atasnya baru tempat tinggal. Di basement jadi tempat parkir yang disewakan, akan terjadi sirkulasi ekonomi di tempat tersebut,” urai pengajar di Universitas Trisakti ini.
Penetapan lokasi hunian, ia melanjutkan, juga patut memperhatikan nilai ekonomi sebuah kawasan. Sebagai contoh, jika ingin merevitalisasi Pasar Santa di Jakarta Selatan menjadi apartemen atau rumah susun, maka cocok menyasar kaum milenial dan generasi z. Sedangkan di lokasi utara ataupun timur Jakarta diprioritaskan buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Walhasil, imbuh Yudi, rencana Teguh memindahkan warga penghuni kolong jembatan ke Rusun Petak Habitat Ancol sudah tepat. Jika komitmen ini diwariskan kepada gubernur berikutnya, akan lebih mudah untuk semua warga Jakarta mendapatkan hunian layak dan nyaman.
Yudi juga meminta Pemprov DKI tidak sungkan belajar dari Cina yang mampu membangun apartemen dengan cepat. “Mereka dalam satu hari bisa bangun sepuluh lantai,” ungkapnya. Teknologi seperti ini sangat dibutuhkan guna memenuhi target satu juta rumah di perkotaan. “Jakarta kalau bisa seperti itu, nantinya bisa jadi contoh untuk daerah lain,” harapnya. (*)
Foto 
