<font size=2 color=#FF9900>PEMILU AUSTRALIA</font><br />Ketika Parlemen Menggantung

SEJAK Perang Dunia II, baru pertama kali ini rakyat Australia mendapati hasil pemilihan umum yang ganjil. Biasanya, beberapa jam setelah kotak suara ditutup, pemenang pemilu sudah bisa diketahui. Namun kali ini, sampai beberapa hari sesudah penutupan pada pukul 18.00, Sabtu, 21 Agustus lalu, masih belum jelas partai apa yang akan memerintah.

Partai Buruh, yang berkuasa, menderita kekalahan karena hanya kebagian 72 kursi, turun sembilan kursi dibanding Pemilihan Umum 2007. Tapi koalisi oposisi, yaitu Partai Liberal dan Partai Nasional, juga tidak menang karena cuma mampu mengumpulkan 71 kursi. Tiga kursi lain jatuh ke anggota independen dan satu kursi melayang ke Partai Hijau. Padahal, untuk dapat memerintah dengan mandat penuh, diperlukan 76 dari 150 kursi di parlemen. Tak ayal, parlemen pun berada dalam posisi menggantung.

Pemilih agaknya termakan kampanye gencar oposisi yang dipimpin Tony Abbott dan wakilnya, Julie Bishop, bahwa Partai Buruh tak terampil memerintah dan gagal mengurus ekonomi. Ketidakpuasan rakyat Australia terhadap pemerintahan Partai Buruh memang sudah merebak sejak pengujung 2009.

Ketika itu, pemerintah gagal mengesahkan skema perdagangan emisi karbon yang diharapkan dapat menghambat perubahan iklim. Skema ini merupakan janji utama pemimpin Partai Buruh, Kevin Rudd, dalam kampanye Pemilu 2007.

Rudd sebetulnya sudah berusaha keras. Penny Wong, menteri yang bertanggung jawab atas masalah emisi, telah menyusun skema berdasarkan model yang dilaksanakan dengan berhasil di Skandinavia. Namun skema ini ditolak habis-habisan oleh koalisi oposisi karena dianggap menjadi biang kenaikan pajak bagi industri dan bisnis.

Ketika Wong berkompromi menurunkan tarif pajak demi mendapatkan dukungan oposisi, giliran Partai Hijau yang menentang keras. Skema itu akhirnya masuk tong sampah karena ditolak oleh oposisi dan Partai Hijau di Senat lantaran masing-masing tidak puas. Kejadian ini mengecewakan pendukung Partai Buruh karena dianggap sebagai langkah tak berprinsip.

Pemerintah Partai Buruh juga dinilai melakukan blunder ketika Mei lalu mengumumkan rencana penambahan pajak 40 persen atas laba yang diperoleh pengusaha tambang. Para bos industri itu berang dan menggelar ”perang” iklan di media massa.

Pemerintah berkeras bahwa pengelola industri pertambangan banyak menangguk laba dan berkewajiban membaginya dengan rakyat. Sebaliknya, pengusaha tambang berkilah bisnis mereka akan terpuruk akibat kebijakan itu. Bila ini terjadi, ekonomi akan menderita. Debat itu membelah rakyat dan membuat nilai saham pertambangan jatuh.

Berbagai jajak pendapat menunjukkan anjloknya dukungan kepada pemerintah gara-gara rencana pajak pertambangan itu. Orang dalam Partai Buruh sendiri pun gelisah melihat situasi tersebut. Terjadilah pergulatan internal yang berakhir dengan terjungkalnya Rudd dan naiknya Julia Gillard.

Perolehan kursi yang ketat di parlemen tak ayal memunculkan politik dagang sapi. Baik pemerintah maupun oposisi merayu anggota independen dan Partai Hijau untuk bergabung dengan mereka. Gillard tak segan memuji keberhasilan anggota independen. Dan katanya seperti dikutip ABC, ”Saya percaya mereka akan mengupayakan perubahan dalam proses perpolitikan yang ada.”

Adapun Tony Abbott menyatakan bersedia mengubah posisinya dalam pembangunan jaringan broadband di Australia—isu yang sebelumnya dia tolak dalam kampanye pemilu. Dia berharap sikap itu akan dapat memikat anggota independen yang mendukung pembangunan broadband.

Namun rayuan itu belum membuat anggota independen tergiur. Trio anggota independen veteran, Tony Windsor, Robert Oakeshott, dan Bob Katter, cuma menyatakan akan berupaya bekerja sama untuk membuat perundingan pembentukan pemerintahan berjalan lebih mudah.

Hanya anggota Partai Hijau, Adam Bant, yang telah tegas menyatakan posisi tak akan mendukung Abbott. Dia beralasan Gillard lebih menjamin terbentuknya ”pemerintahan progresif yang efektif dan stabil”. Sebuah kalimat yang indah. Toh, sampai sekarang, belum ada perjanjian resmi kerja sama antara Partai Hijau dan Partai Buruh.

ND, Dewi Anggraeni (Melbourne, Australia)