5 Fakta PHK Massal Pekerja Birokrasi di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan dukungan penasihatnya Elon Musk, telah melancarkan kebijakan besar-besaran dalam memangkas birokrasi federal Amerika Serikat, termasuk PHK massal.

Pada Jumat, 16 Februari 2025, lebih dari 9.500 pegawai pemerintahan yang bekerja di berbagai sektor, termasuk pengelolaan lahan federal, pelayanan kesehatan untuk veteran, dan sektor lainnya, secara resmi diberhentikan dari pekerjaannya.

Gelombang PHK di Berbagai Departemen Pemerintahan

Dilansir dari Reuters kebijakan pemutusan hubungan kerja ini secara khusus menyasar pegawai yang masih berada dalam masa percobaan. Mereka memiliki perlindungan kerja yang lebih lemah dibandingkan pegawai tetap, sehingga lebih rentan untuk diberhentikan. Beberapa departemen yang terdampak dari kebijakan ini termasuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi, Departemen Urusan Veteran, Departemen Pertanian, serta Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat.

Selain kebijakan PHK ini, sekitar 75.000 pegawai federal juga telah memilih untuk mengambil pesangon yang ditawarkan oleh pemerintahan Trump dan Musk. Opsi pesangon ini diberikan untuk mendorong para pegawai agar meninggalkan pekerjaannya secara sukarela. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gedung Putih, jumlah ini setara dengan sekitar 3% dari total pegawai sipil federal yang mencapai 2,3 juta orang.

Reaksi Politik dan Kontroversi yang Timbul

Presiden Trump berpendapat bahwa pemerintahan federal terlalu besar dan menghabiskan anggaran yang tidak efisien, terutama dengan jumlah utang nasional yang telah mencapai $36 triliun serta defisit anggaran sebesar $1,8 triliun pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia melihat bahwa kebijakan pemangkasan pegawai ini merupakan langkah reformasi yang diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan mendapat perlawanan dari Partai Demokrat di Kongres. Mereka menilai bahwa Trump telah bertindak melampaui wewenang legislatif dalam mengelola anggaran federal tanpa persetujuan Kongres. Meskipun begitu, sebagian besar anggota Partai Republik yang saat ini memegang mayoritas di Kongres mendukung kebijakan pemangkasan ini.

Di dalam pemerintahan sendiri, kebijakan ini juga memicu ketegangan. Beberapa staf tinggi Trump menyatakan ketidakpuasan atas kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles.

Dampak Luas di Berbagai Lembaga Pemerintahan

Kebijakan pemangkasan ini tidak hanya terbatas pada pengurangan jumlah pegawai. Trump dan Musk juga berupaya menghapus berbagai perlindungan kerja bagi pegawai karier, membekukan bantuan luar negeri, serta menutup beberapa lembaga pemerintah seperti U.S. Agency for International Development (USAID) dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Beberapa departemen yang terdampak paling signifikan dari kebijakan ini meliputi:

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institutes of Health (NIH): Hampir setengah dari pegawai percobaan di kedua lembaga ini telah diberhentikan.
2. Dinas Kehutanan Amerika Serikat: Sekitar 3.400 pegawai baru mengalami pemutusan hubungan kerja.
3. Layanan Taman Nasional: Sekitar 1.000 pegawai diberhentikan dari jabatannya.
4. Internal Revenue Service (IRS): Ribuan pegawai pajak juga menghadapi ancaman pemecatan, yang berpotensi mengganggu pelayanan menjelang tenggat waktu pembayaran pajak pada 15 April.

Pemotongan anggaran juga berdampak pada sektor lain, seperti penghentian perekrutan pemadam kebakaran musiman dan penundaan program pembersihan material mudah terbakar dari hutan. Hal ini terjadi hanya sebulan setelah kebakaran besar melanda Los Angeles, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya risiko bencana kebakaran di masa mendatang.

Kesaksian Pegawai yang Terkena Dampak PHK

Banyak pegawai federal yang terkena dampak kebijakan ini menyatakan kekecewaan mereka. Salah satunya adalah Nick Gioia, seorang veteran militer yang telah bekerja selama 17 tahun di Departemen Pertahanan sebelum bergabung dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Desember lalu. Sayangnya, ia termasuk dalam daftar pegawai yang dipecat.

"Saya telah banyak berbuat untuk negara saya, dan sebagai seorang veteran yang pernah bertugas, saya merasa dikhianati oleh negara saya sendiri," ujar Gioia.

Seperti dikutip dari Reuters, dia juga menambahkan bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis dibandingkan sebagai upaya nyata dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

Direktur Eksekutif Serikat Pekerja Federal Nasional, Steve Lenkart, juga mengkritik kebijakan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tampaknya lebih bertujuan untuk menghapus regulasi yang menghambat industri dan miliarder, termasuk Elon Musk yang memiliki banyak kontrak dengan pemerintah federal melalui perusahaannya, SpaceX.

Upaya Hukum dan Pembatalan Beberapa PHK

Beberapa pemutusan hubungan kerja telah dibatalkan atau ditunda akibat adanya intervensi hukum. Sekitar 325 pegawai dari Administrasi Keamanan Nuklir Nasional yang awalnya termasuk dalam daftar PHK kini sebagian besar telah dikembalikan ke pekerjaannya demi menjaga keamanan nuklir nasional.

Sebuah pengadilan federal juga mengeluarkan perintah sementara yang melarang pemecatan lebih lanjut di CFPB. Serikat pekerja federal telah mengajukan gugatan hukum untuk menentang skema pesangon yang dinilai melanggar hukum dan tidak adil bagi para pegawai yang mengalami PHK massal.

Selain itu, sebanyak 14 negara bagian di AS telah mengajukan gugatan federal terhadap pengangkatan Elon Musk sebagai penasihat pemerintahan Trump. Mereka berargumen bahwa pengangkatan tersebut memberikan "kewenangan hukum tanpa batas" kepada Musk tanpa persetujuan dari Kongres.

Pilihan editor: Hampir 10.000 Pekerja di Lembaga Pemerintah AS Terkena PHK Massal Pasca Pengetatan Birokrasi