Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia, Turki memiliki sejarah panjang dari era Kesultanan Ottoman hingga berbentuk republik seperti saat ini. Salah satu momen fundamental di Turki terjadi pada hari ini 99 tahun lalu atau 29 Oktober 1923.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dikutip dari Britannica, pada 29 Oktober 1923, Turki menyatakan diri sebagai negara republik dan memilih Mustafa Kemal Ataturk sebagai presiden pertama. Kemudian, pada 3 Maret 1924, konsep kekhalifahan dihapuskan di Turki dan semua anggota Dinasti Utsmaniyah diusir dari Turki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Walaupun deklarasi republik berlangsung pada 1923, sistem pemerintahan demokrasi baru diadopsi secara penuh pada 20 April 1924.
Mulanya, Turki masih tetap mempertahankan agama Islam sebagai salah satu agama negara. Namun, di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk pada April 1928, Turki berubah menjadi republik sekuler murni.
Masa Awal Republik Turki di Bawah Kemal Ataturk
Terpilih sebagai Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Ataturk mendominasi pemerintahan melalui partainya, Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyet Halk Partisi hingga tahun 1950. Britannica menyebut bahwa sepanjang kepemimpinan ini, majelis di Turki juga didominasi oleh laki-laki dari perkotaan dengan latar belakang pendidikan tinggi.
Saat itu, secara politis, Kemal Ataturk memiliki sedikit lawan. Salah satu oposisi partainya adalah Partai Republik Progresif yang hanya beranggotakan 29 orang. Sementara itu, partai oposisi lain, yaitu Partai Republik Liberal, bahkan tidak bisa bertahan lebih dari enam bulan. Britannica memperkirakan partai ini berdiri pada Agustus dan bubar pada Desember 1930.
Selain kondisi politik yang homogen, kala itu, Turki mengenal istilah Kebijakan Kemalist, yaitu enam prinsip dasar Mustafa Kemal, meliputi republicanism (pembentukan republik), nasionalisme, populisme, statism, sekularisme, dan revolusi.
Secara bahasa, populisme berarti paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak dan keutamaan rakyat kecil. Namun, di bawah Ataturk, paham ini ditafsirkan dengan tujuan memobilisasi dukungan rakyat terhadap pemerintah melalui pembentukan Rumah Rakyat pada 1931 - 1951.
Sementara itu, Britannica menyebut statism sebagai gerakan menuju pembangunan ekonomi yang dikendalikan negara. Saat itu, pada 1934, pemerintahan Ataturk menyusun rencana lima tahunan, tetapi rencana ini justru memberikan hasil yang mengecewakan.
Walaupun Ataturk kerap dinilai cenderung otoriter, peran Ataturk sebagai bapak pendiri bangsa Republik Turki tetap diakui oleh dunia internasional. Masa republik Turki di bawah kepemimpinan Ataturk berakhir pada 1938 ketika Ataturk meninggal akibat penyakit kronis hati.
Pengubahan Nama, Turki Masa Kini, dan Presiden Erdogan
Lebih dari sembilan dekade sejak dideklarasikan sebagai negara republik, kini Turki masih tetap berdiri sebagai republik dan bahkan turut tergabung dalam Forum G20, yaitu perkumpulan sejumlah negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia.
Merujuk laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, saat ini, secara konstitusi, Turki masih merupakan negara sekuler dengan sistem pemerintahan demokrasi serta dilindungi di bawah supremasi hukum. Namun, merujuk sejumlah sumber, pertumbuhan dan jumlah penganut agama Islam di Turki merupakan yang terbesar.
Sementara itu, sejak 2014, Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Erdogan diketahui sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sejak 2013 hingga 2014.
Di bawah Erdogan, perubahan terbesar dan terkini dari Turki, sepertinya pengubahan penulisan dan penyebutan nama Turki dalam bahasa asing yang semula ditulis Turkey menjadi Turkiye.
Menurut beberapa sumber, Erdogan meminta komunitas internasional untuk menyebut dan menulis nama negara Turki sebagai Turkiye sebab kata Turkey kerap dipadankan dengan hewan kalkun (dalam bahasa Inggris disebut Turkey) yang kerap dijadikan sebagai hewan hidangan dalam perayaan Thanksgiving.
Terlepas dari kebenaran pengubahan nama internasional tersebut, pada Juni 2022 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB menyepakati perubahan nama Turki menjadi Turkiye untuk segala urusan internasional.
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
