Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa malam, 3 Desember 2024, mengumumkan pemberlakuan darurat militer melalui pidato yang disiarkan langsung di televisi YTN. Dalam pidatonya, ia menegaskan akan menindak tegas "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu," seperti dilaporkan Reuters. Ini adalah kali pertama darurat militer diberlakukan di Korea Selatan sejak tahun 1980.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut kantor berita Yonhap, militer menyatakan bahwa dengan darurat militer ini, kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, sementara media dan penerbit berada di bawah kendali komando darurat militer. Meski begitu, Yoon tidak mengacu pada ancaman langsung dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, melainkan lebih fokus pada lawan politik di dalam negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Korea Selatan telah berkembang menjadi negara demokratis sejak 1980-an, meskipun di masa lalu pernah dipimpin oleh sejumlah pemimpin otoriter. Efek langsung dari keputusan tersebut terlihat pada mata uang won Korea (KRW) yang merosot tajam terhadap dolar AS. Pejabat bank sentral menyatakan mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah stabilisasi jika diperlukan.
Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait peristiwa ini, meskipun sekitar 28.500 tentara AS ditempatkan di Korea Selatan untuk menjaga kawasan dari ancaman Korea Utara. Komando militer AS juga belum memberikan pernyataan resmi.
Pencetus terjadinya darurat militer
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi tekanan berat yang tampak jelas dalam pidatonya pada Selasa malam. Dalam pidato tersebut, ia menuduh pihak oposisi berupaya menggulingkan pemerintahannya dan menyatakan keadaan darurat militer untuk menghadapi "kekuatan anti-negara yang merusak."
Dikutip dari nytimes, pengumuman keadaan darurat militer ini memberikan kewenangan sementara kepada militer. Pasukan berseragam lengkap dan polisi ditempatkan di Gedung Majelis Nasional, sementara helikopter terlihat mendarat di atap gedung. Laporan media lokal menyebutkan bahwa pasukan bersenjata, beberapa mengenakan masker, memasuki gedung parlemen. Staf di lokasi mencoba menghadang mereka menggunakan alat pemadam api, namun upaya itu tidak membuahkan hasil.
Sekitar pukul 23.00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas politik, serta mengambil alih kontrol media. Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Politikus Korea Selatan langsung mengecam tindakan tersebut sebagai ilegal dan tidak sesuai konstitusi.
Bahkan, Partai Kekuatan Rakyat yang merupakan partai konservatif pendukung Yoon Suk Yeol, menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah "langkah yang keliru." Di sisi lain, pemimpin Partai Demokrat yang menjadi oposisi terbesar, Lee Jae-myung, menyerukan agar para anggotanya berkumpul di parlemen untuk menolak deklarasi darurat militer. Ia juga mengajak masyarakat untuk turun ke jalan dan melakukan demonstrasi damai.
Seruan ini direspons ribuan orang yang berkumpul di sekitar gedung parlemen yang dijaga ketat. Para demonstran meneriakkan slogan seperti "Tidak ada darurat militer!" dan "Hancurkan kediktatoran!" Meski sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan polisi, situasi tetap terkendali dan tidak berujung pada kekerasan. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen berupaya masuk ke ruang pemungutan suara, bahkan ada yang memanjat pagar demi menembus pengamanan.
Pada akhirnya, dilansir dari csis, upaya ini membuahkan hasil. Setelah pukul 01.00 dini hari pada Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan kehadiran 190 dari 300 anggotanya, resmi membatalkan keputusan darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon Suk Yeol. Deklarasi tersebut dinyatakan tidak sah, menandai berakhirnya upaya militer untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Langkah ini menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi di Korea Selatan tetap berjalan meski di tengah krisis politik yang memanas.
Ida Rosdalina dan Dewi Rina Cahyani berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Drama Darurat Militer Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Foto 
