Cara Rakyat Melawan Junta

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengakui terjadinya penurunan volume perdagangan. Dalam pertemuan dengan Dewan Administrasi Negara pada Senin, 27 September lalu, pemimpin junta itu menyampaikan volume perdagangan negeri itu turun 22,38 persen dibanding tahun lalu. Dalam 10 bulan terakhir, ekspor Myanmar mencapai sekitar 11,8 miliar kyat dan impor 12,26 miliar kyat. Hlaing meminta Dewan mendorong ekspor minyak sawit, salah satu komoditas andalan negeri itu, dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak serta membatasi impor mobil.

Jenderal Hlaing menekankan pendapatan negara berasal dari pajak dan rakyat perlu sadar membayar pajak. Pada kenyataannya, gerakan pembangkangan sipil ini termasuk menolak membayar pajak. “Hanya bila menerima pajak, pemerintah dapat menjalankan pembangunan bangsa dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat,” katanya, sebagaimana dilansir koran pemerintah Global New Light of Myanmar.

Gerakan pembangkangan sipil ini terus bergulir. Unjuk rasa masih bermunculan di berbagai kota. Persatuan Biksu Mandalay, misalnya, berdemonstrasi menentang junta di Kota Mandalay pada Kamis lalu. Berbagai kelompok sipil bergabung dengan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang berunjuk rasa di kota yang sama.

Ye Yint Oo, penduduk Kota Yangon, turut serta dalam gerakan pembangkangan sipil sejak kudeta pecah. Dia adalah anggota serikat mahasiswa dan melakukan protes bersama Pasukan Pertahanan Rakyat, gabungan milisi bersenjata berbagai etnis yang mendukung gerakan ini. “Saat ini, aku bersama kelompokku tinggal tak menentu. Tidak pulang ke rumah demi keamanan keluarga, walaupun aku juga tidak yakin apakah mereka aman di rumah,” tuturnya kepada Hafsah Chairunnisa dari Tempo pada Rabu, 29 September lalu.

“Kami melakukan banyak perlawanan, demonstrasi di jalan, melindungi penduduk saat militer datang, dan mengobati korban para diktator sialan ini,” ucap Ye Yint Oo. “Kami juga menyebarkan cerita di media sosial untuk menarik perhatian komunitas internasional agar mereka turun tangan dan secepatnya membantu menekan militer.”

Thae July, warga Kota Naypyidaw, juga bergabung dengan gerakan ini. “Kami melakukan tindakan-tindakan besar, seperti tidak menyetujui hal-hal yang mereka (junta militer) terapkan atau peraturan baru atau apa saja,” ujarnya kepada Hafsah Chairunnisa dari Tempo pada Rabu, 29 September lalu. “Kami tidak takut karena mereka hanya memaksa. Itulah diktator. Mereka merasa benar dan memaksakan kekuasaan.”

Gerakan pembangkangan sipil di Myanmar ini telah dinominasikan untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian. “Gerakan ini sangat penting bagi perkembangan politik Myanmar, tapi pencalonan dan potensi pemberian Hadiah Perdamaian juga merupakan pengakuan atas gerakan rakyat pada saat demokrasi di sejumlah negara berada di bawah ancaman kekuatan otoriter,” kata profesor Kristian Stokke kepada media Norwegia, Bistandsaktuelt. Stokke adalah juru bicara enam profesor di Oslo University, Norwegia, yang mencalonkan gerakan ini sebagai penerima Hadiah Nobel.

Gerakan tanpa kekerasan ini dinilai mirip dengan gerakan yang diprakarsai oleh Dalai Lama dan Martin Luther King Jr. “Demokrasi di Myanmar rapuh, dan lebih seperti semi-diktator. Meski demikian, ada dinamika politik antara pemerintah terpilih dan parlemen, militer dan minoritas. Dinamika ini berakhir dengan brutal ketika militer merebut kekuasaan pada 1 Februari,” ujar Stokke.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah bayangan Myanmar, memimpin gerakan ini. NUG dipimpin oleh anggota legislatif terpilih dan Liga Nasional untuk Demokrasi, partai pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka mengeluarkan daftar berbagai bisnis yang berafiliasi dengan junta dengan maksud agar masyarakat memboikot produk atau jasanya.

NUG, misalnya, menerbitkan daftar perusahaan yang dimiliki atau berhubungan dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta. Mereka menyebut beberapa perusahaan di bidang perdagangan, seperti Bhone Myat Pyae Sone Trading Company Limited, Nyein Chan Pyae Sone Manufacturing and Trading Company Limited, Sky One Construction Company Limited, dan Pinnacle Asia Company Limited.

NUG juga menyebut beberapa perusahaan yang berhubungan dengan Jenderal Maung Maung Kyaw, Letnan Jenderal Aung Lin Dwe, dan Admiral Tin Aung San. Mereka semua adalah anggota Dewan Administrasi Negara. NUG juga memasukkan beberapa bank, merek makanan dan minuman, hotel, serta bisnis lain yang dikuasai militer sebagai sasaran pemboikotan.

Junta militer menyebut NUG sebagai kelompok teroris dan orang-orangnya masuk daftar pencarian orang. “NUG dan organisasi terkait tidak sepenuhnya mendukung tugas-tugas pembangunan negara dan hal-hal baik di bawah demokrasi tapi meminta semua orang melakukan tindakan teror seperti membunuh dan mengebom untuk menghancurkan negeri ini,” tutur Min Aung Hlaing. “Pemerintah tidak akan keluar dari jalur demokrasi dan akan melindunginya.”

Namun, di tengah pembangkangan sipil ini, perlawanan bersenjata dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Hampir setiap hari muncul laporan bentrokan antara Tatmadaw, angkatan bersenjata Myanmar, dan PDF di berbagai daerah.

Komisioner Tinggi Peserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengingatkan akan bahaya eskalasi perang sipil di negeri itu. “Dampak nasionalnya sangat mengerikan dan tragis—dampak kewilayahan juga akan mendalam. Komunitas internasional harus menggandakan usahanya untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas sebelum terlambat,” katanya saat meluncurkan laporan situasi terakhir Myanmar pada akhir September lalu.