Taliban Berselih dengan Pemerintahan Afganistan Soal Wakil di PBB

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Tak ada wakil Afganistan ataupun Taliban dalam Sidang Umum PBB.
Fumio Kishida menjadi calon kuat Perdana Menteri Jepang.
Pemerintah Malaysia akan menaikkan komposisi kepemilikan saham orang Melayu di perusahaan.

Amerika Serikat

Majelis Umum PBB tanpa Afganistan

PERSELISIHAN antara Taliban, penguasa baru Afganistan, dan bekas pemerintah presiden Ashraf Ghani mengenai siapa yang akan berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berakhir. Pada Senin, 27 September lalu, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan tak ada wakil Afganistan dalam pertemuan itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Dujarric, sejak Jumat, 24 September lalu, Ghulam Isaczai, duta besar Afganistan yang kini diakui PBB, masuk daftar utusan negara yang akan berpidato dalam sidang umum yang berlangsung pada 21-27 September lalu. “Kami diberi tahu pada Sabtu oleh Misi Afganistan bahwa mereka tidak akan berpidato,” kata Dujarric kepada The Associated Press.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal itu terjadi karena Taliban menolak kredensial untuk duta besar dari pemerintah sebelumnya dan meminta menjadi wakil Afganistan dalam pertemuan itu. Namun semua masalah kredensial ini harus dibahas oleh komite kredensial Majelis Umum, yang umumnya bertemu pada November dan tidak akan bersidang lebih awal. Komite itu terdiri atas wakil Amerika Serikat, Rusia, Cina, Bahama, Bhutan, Cile, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.

Jepang

Fumio Kishida Calon Kuat Perdana Menteri

Fumio Kishida. Du Xiaoyi/Pool via REUTERS 

MANTAN Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, terpilih sebagai Presiden Partai Demokratik Liberal (LDP) dalam pemilihan ketua partai pada Rabu, 29 September lalu. LDP adalah partai berkuasa di Jepang dan kini menguasai majelis rendah, yang membuat Kishida hampir dipastikan menggantikan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Partai akan mengusulkannya secara resmi sebagai calon perdana menteri dalam sidang luar biasa parlemen pada Senin, 4 Oktober mendatang.

Sebelum pemilihan, Yoshihide Suga menyatakan siapa pun yang menggantikannya akan sangat sibuk. “Saya yakin Jepang sedang dalam momen penting. Ada penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua. Lingkungan keamanan berubah dengan cepat. Virus corona baru telah menerangi keterlambatan Jepang dalam digitalisasi,” tuturnya pada Selasa, 28 September lalu, seperti dikutip Al Jazeera. Menurut dia, perdana menteri berikutnya harus mampu melakukan yang terbaik dalam berbagai kondisi.

Meskipun dianggap pro-perdamaian, Kishida sudah mulai berbicara bahwa Taiwan akan menjadi “masalah besar berikutnya” dan menyinggung perubahan undang-undang tentang Pasukan Bela Diri Jepang. Selama ini Jepang menghindari pembicaraan tentang Taiwan karena akan menyinggung Cina, tapi belakangan negeri itu mulai bersuara tegas mengenai dukungan terhadap Taiwan. Kishida juga pernah menyerukan perlunya penguatan sistem pertahanan misil dan intelijen serta pengubahan strategi keamanan nasional.

Malaysia

Ismail Memperbesar Kepemilikan Saham Melayu

PERDANA Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yakoob mengumumkan 12th Malaysia Plan (2021-2025) untuk memulihkan ekonomi dalam sidang Dewan Rakyat, parlemen negeri itu, pada Senin, 27 September lalu. Ismail menyatakan pemerintah ingin meningkatkan kepemilikan saham orang bumiputra di perusahaan dari 17,2 persen pada 2019 menjadi 30 persen, 25 persen untuk nonbumiputra, 45,5 persen buat investor asing, dan sisanya melalui pencalonan.

"Untuk memastikan kepemilikan saham berkelanjutan oleh bumiputra, jaring pengaman saham akan diperkenalkan untuk memastikan penjualan saham atau perusahaan bumiputra hanya akan dijual kepada perusahaan, konsorsium, atau individu bumiputra," ucap Ismail kepada Free Malaysia Today. Kebijakan itu juga akan didukung dengan Dana Kemakmuran Bumiputera dan Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres.

Pemimpin oposisi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkritik rencana itu karena menganggapnya hanya akan menguntungkan orang yang kaya dan terkoneksi secara politik. "Ada dua kelemahan. Pertama, itu diberikan kepada mereka yang berpengaruh dalam politik dan posisi, tidak didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan. Kedua, itu menyangkal hak-hak orang lain," ujarnya dalam sidang tersebut.