Cari pengakuan, tolak bantuan

REZIM Heng Samrin -- yang didukung Vietnam -- rupanya masih bersikap mencurigai bantuan internasional. Padahal sejuta lebih rakyat Kambodia menderita kelaparan. Usaha PBB memperlancar bantuan ke negara itu tetap dihalanginya. Selama ini penguasa di Phnom Penh tidak mengizinkan masuknya bantuan makanan dan obat-obatan yang dibawa langsung dari Bangkok. Sedang Phnom Penh cenderung mengharapkan Uni Soviet untuk-menyediakan pesawat terbang guna mengangkut bantuan itu. Sikap rezim Heng Samrin ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari situasi yang mengambang bagi penyelesaian krisis Kambodia. Baginya lebih penting pengakuan terhadap eksistensinya ketimbang bantuan makanan. Sedang pendapat umum di dunia menginginkan suatu pemerintahan yang netral di Kambodia. Dalam Konperensi Bantuan Kemanusiaan untuk Kambodia (KBKK) di Jenewa pekan lalu, beberapa negara tetap menghendaki tentara Vietnam supaya mundur dari Kambodia sebagai syarat penyelesaian. Peter Blaker, menteri negara pada Kemlu Inggris, mengatakan "bagaimana pun tidak akan ada penyelesaian selagi tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa Vietnam akan menarik mundur tentaranya." Sedang Inggris telah mencabut pengakuannya terhadap rezim Pol Pot. Begitupun, konperensi Jenewa itu -yang tidak dihadiri oleh Soviet, Vietnam dan Kambodia -- akhirnya berhasil mengumpulkan dana sebesar US$ 181 juta. Sudah memadai, tapi belum cukup. Menurut Sekjen PBB, Kurt Waldheim, bantuan untuk Kambodia tahun ini semula ditargetkan US$ 284 juta. Dalam konperensi itu AS menjanjikan bantuan tambahan sebesar US$ 29,6 juta. Sedang Jepang akan menambah bantuannya sebesar US$, 20 juta di luar beras sejumlah 20.000 ton yang sudah siap untuk dikirim ke Kambodia. Yang tetap jadi masalah adalah Kambodia dan Vietnam tidak mau menerima bantuan itu kalau disalurkan lewat daratan Muangthai. Semua 58 negara yang menghadiri konperensi yang disponsori PBB itu menghimbau Hanoi dan Phnom Penh agar mengubah ketentuan pembatasan yang berlaku selama ini, dan supaya memberi keleluasaan bagi pejabat PBB untuk menyalurkan bantuan itu. Apakah Hanoi dan Phnom Penh akan segera mengubah sikapnya? Tak ada tanda-tanda ke arah itu. Sikap Vietnam sebagaimana yang ditunjukkan Menlu Nguyen Co Thach ketika berkunjung ke Muangthai dan Malaysia semakin jelas. Ia menunggu dunia mengakui rezim Heng Samrin. Dan Vietnam tidak pernah melihat bahwa suatu pemerintahan yang netral di Kambodia merupakan penyelesaian. Hanoi ternyata lebih mempersoalkan 'ancaman Cina' yang perlu disingkirkan demi penyelesaian konflik di Indocina. Bahkan 'rumusan Kuantan' yang diajukan Presiden Suharto dan PM Hussein Onn -- sebagai usaha mengurangi ketegangan di kawasan Asia Tenggara -- telah ditolak Vietnam. 'Rumusan Kuantan' itu mengusulkan suatu Vietnam yang bebas dari pengaruh super power. Usul kompromis ini ternyata dianggap Vietnam sebagai penghinaan. "Ini adalah penghinaan jika Vietnam disebut bukan negara merdeka," ujar Thach sebelum. meninggalkan Kuala Lumpur, 2 pekan lalu. Dalam keadaan serupa ini upaya apakah yang mungkin bagi penyelesaian konflik di kawasan Indocina itu? Majalah The Economist, London, memberikan sebuah ungkapan yang tepat: "Beri makan orang-orang yang lapar di Kambodia sekarang, urusan lain nanti saja." Suatu alternatif kemanusiaan, paling tidak.