Chun makin kuat

PENJAJA sayuran bermunculan kembali di jalan-jalan, suatu tanda bahwa kota Kwangju kembali tenang. Tapi penduduk rupanya masih enggan untuk keluar rumah. Sementara itu kendaraan militer terus berseliweran hampir di setiap bagian kota, dan mencari mereka yang dicurigai terlibat dalam aksi penyerbuan ke gedung-gedung pemerintah. Kwangju selama seminggu dikuasai 'kaum pemberontak'. Tidak bisa dengan berunding, operasi militer akhirnya dilaksanakan untuk menguasai kota itu kembali pekan lalu. Tapi di Mokpo, kota pelabuhan 60 km dari Kwangju, demonstrasi masih ada. Sekitar 20 ribu orang turun ke jalan meneriakkan slogan anti-pemerintah. Demonstrasi itu berlangsung tanpa kekerasan, meskipun militer berada di sana. Setelah operasi keamanan di Kwangju, militer Korea Selatan rupanya lebih memperkokoh kekuasaannya dalam pemerintahan. Umpamanya, Presiden Choi Kyu-hah akhir pekan lalu mengumumkan Komite Khusus Bagi Tindakan Keamanan Nasional terbentuk. Beranggotakan 14 jenderal aktif. 3 jenderal pensiun dan 8 pejabat sipil, komite itu bertugas mengkoordinasikan semua tugas Komando Keadaan Darurat Perang dan Kabinet. Jenderal Chun Doo-hwan, 48 tahun, yang selama aksi mahasiswa di seluruh negeri itu merupakan sasaran tuntutan supaya dipecat, malah tambah berkuasa. Ia adalah panglima Keamanan Pertahanan yang merangkap direktur KCIA (Pusat Intelijen Korea Selatan). Presiden Choi menunjuk Chun untuk memimpin Komite Tetap, yang terdiri dari 30 anggota, yang melaksanakan keputusan Komite Khusus tadi. Awal pekan ini. Chun mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya di KCIA. Mungkin ia brmaksud memberi kesan seolah memenuhi sebagian tuntutan mahasiswa. Namun sebelumnya ia telah mengangkat lebih dari 20 orang staf -- yang dikenal sebagai 'orangnya' -- dalam posisi penting KCIA. Dengan penunjukkan Chun sebagai ketua IKomite Tetap itu, timbul semacaul kekhawatiran di kalangan kaum posisi dan mahasiswa bahwa kekuasaan sipil akan semakin berkurang. Mereka juga khawatir, militer akan menunda jadwal pemilihan umum yang semula direncanakan pertengahan tahun depan. Proses liberalisasi politik -- sebagaimana yang selama ini dijanjikan Presiden Choi -- tampaknya akan semakin jauh. Apalagi dengan berlakunya 'keadaan darurat perang', semua kegiatan politik, termasuk sidang Majelis Nasional, dinyatakan terlarang.