Dunia Sekan: Naftali Bennett Bersiap Mengusur Netanyahu sebagai Pemimpin Israel

Perbesar

Pemimpin partai Yamina Naftali Bennett menyampaikan keterangan pers di Knesset, Parlemen Israel, di Yerusalem 30 Mei 2021. Yonatan Sindel/Pool via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Israel

Bennett Bersiap Menggusur Netanyahu

SIDANG Knesset—parlemen Israel—pada Ahad, 13 Juni ini, akan menjadi penentu bagi masa depan negeri itu. Para legislator akan mengadakan pemungutan suara yang bakal menentukan apakah koalisi delapan partai oposisi pimpinan Naftali Bennett dapat membentuk pemerintah baru atau tidak. Komisi Pengaturan Knesset, komisi yang menentukan agenda parlemen, telah menetapkan tanggal sidang paripurna ini pada Rabu, 9 Juni lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Koalisi tersebut terdiri atas partai sayap kanan dan kiri serta partai Arab yang selama ini menolak kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Koalisi ini, yang dipimpin Bennett, ketua partai Yamina, dan Yair Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, menguasai 62 dari 120 kursi di Knesset. Mereka harus mendapat dukungan minimal 61 suara dalam sidang Knesset agar dapat membentuk pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut The Times of Israel, sidang akan diawali dengan pemilihan ketua parlemen. Mickey Levy dari partai Yesh Atid diusulkan menggantikan Yariv Levin dari Likud. Bennett kemudian akan berpidato dan memperkenalkan calon perdana menteri, kabinet, dan kebijakannya. Bila koalisi mendapat dukungan suara mayoritas dalam pemungutan suara, Bennet akan menjadi perdana menteri baru menggantikan Netanyahu, pemimpin Partai Likud yang sudah berkuasa selama 12 tahun.

Amerika Serikat

Parlemen Bidik Monopoli Raksasa Teknologi

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengajukan lima rancangan undang-undang yang bertujuan membatasi kekuasaan yang dipegang perusahaan-perusahaan teknologi raksasa pada Sabtu, 12 Juni lalu. Rancangan ini disusun setelah 16 bulan penyelidikan terhadap Amazon, Apple, Google, dan Facebook.

Rancangan yang didukung Partai Demokrat dan Partai Republik itu berfokus pada upaya mencegah perusahaan berbasis Internet memanipulasi pasar untuk mempromosikan produk mereka sendiri dan membunuh pesaing. Ada pula rancangan undang-undang yang melarang monopoli perusahaan untuk menjual produk di pasar yang mereka kendalikan. Rancangan lain akan memudahkan pengguna meninggalkan sebuah platform media sosial dan memindahkan datanya ke platform pesaing.

Penyelidikan Subkomisi Antimonopoli DPR menghasilkan laporan setebal 449 halaman. Laporan itu menyimpulkan perusahaan-perusahaan raksasa tersebut telah membebankan biaya tinggi dan memaksa pelanggan tunduk pada kontrak yang tidak menguntungkan. Perusahaan juga menggunakan strategi akuisisi untuk melumpuhkan para pesaing. "Dari Amazon dan Facebook hingga Google dan Apple, jelas bahwa raksasa teknologi yang tidak diatur ini telah menjadi terlalu besar untuk diabaikan," tutur Pramila Jayapal, anggota parlemen dari Demokrat dan sponsor rancangan undang-undang ini, seperti dikutip BBC.

Peru

Keiko Fujimori Kalah dalam Pemilihan Presiden

Keiko Fujimori meninggalkan tempat pemungutan suara setelah memberikan suaranya, di Lima, Peru 6 Juni 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda

KEIKO Fujimori, putri mantan presiden Alberto Fujimori, kalah tipis dari Pedro Castillo dalam putaran kedua pemilihan Presiden Peru pada Ahad, 6 Juni lalu. Menurut komisi pemilihan Onpe, Castillo mengumpulkan 50,2 persen suara dan Keiko 49,8 persen. Keiko menuduh ada kecurangan dalam pemilihan. Namun, menurut BBC, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), yang rutin mengawasi pemilihan umum di Amerika Latin, mengaku tidak menemukan bukti penyimpangan serius dalam pemilihan yang berlangsung ketat ini.

Pedro Castillo adalah politikus baru sayap kiri. Guru sekolah dasar ini kurang dikenal sebelum memenangi putaran pertama pemilihan. Dalam kampanye, dia berjanji mengubah konstitusi dan mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap perusahaan pertambangan di negara penghasil tembaga ini.

Keiko adalah mantan anggota Kongres dan pemimpin Kekuatan Rakyat, partai sayap kanan yang beranggotakan “Fujimoris”, pendukung ideologi Alberto Fujimori. Alberto tengah menjalani hukuman 25 tahun penjara karena korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Keiko sendiri sedang diselidiki karena diduga terlibat korupsi dan pencucian uang. Keiko pernah dipenjara selama 13 bulan lantaran didakwa terlibat pencucian uang. Ia dibebaskan dengan uang jaminan.